.
LENTERAMERAH – Pernyataan Ketua BEM di Universitas Gadjah Mada, Tiyo Ardianto, yang mengkritik program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi perbincangan luas di media sosial.
Dalam pernyataannya, ia menyebut program tersebut sebagai “maling bergedok gizi”.
Tiyo juga menuding program MBG menyebabkan ribuan anak mengalami keracunan makanan serta menyerap anggaran negara yang seharusnya dapat dialokasikan untuk sektor pendidikan.
Pernyataan itu memicu perdebatan publik. Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional kemudian memaparkan sejumlah data terkait pelaksanaan program MBG hingga pertengahan Maret 2026.
Menurut data Badan Gizi Nasional per 15 Maret 2026, program MBG menargetkan sekitar 82,9 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Kelompok sasaran meliputi siswa sekolah, ibu hamil, serta kelompok masyarakat rentan lainnya.
Pada tahap awal implementasi, pemerintah menyebut realisasi penerima manfaat telah mencapai sekitar 85 persen dari target.
Sejumlah survei awal yang melibatkan lembaga internasional seperti UNICEF juga disebut menunjukkan peningkatan kualitas gizi anak sekolah dasar hingga sekitar 20 persen di beberapa wilayah pelaksanaan program.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu kebijakan prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Terkait tudingan keracunan massal, Badan Gizi Nasional menyatakan jumlah tersebut tidak sesuai dengan data yang dimiliki pemerintah.
Dari sekitar 30 juta penerima manfaat harian, laporan insiden yang tercatat hanya sekitar 112 kasus ringan, atau sekitar 0,001 persen dari total penerima program.
Pemerintah menyebut setiap laporan langsung dievaluasi oleh tim pengawas guna memastikan standar keamanan pangan tetap terpenuhi.
Saat ini program MBG melibatkan sekitar 11 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.
Program tersebut juga didukung lebih dari 400 ribu tenaga kerja, termasuk tenaga ahli gizi yang bertugas memantau kualitas bahan baku hingga proses penyajian makanan.
Selain peningkatan kualitas gizi anak, pemerintah menyatakan program MBG juga memberi dampak ekonomi bagi masyarakat.
Pemerintah memperkirakan program ini dapat menciptakan hingga 400 ribu lapangan kerja baru hingga tahun 2029.
Di sejumlah daerah percontohan, termasuk di wilayah Nusa Tenggara Barat, survei awal menunjukkan adanya penurunan angka stunting hingga sekitar 15 persen sejak program mulai dijalankan.
Pemerintah juga menegaskan bahwa anggaran program MBG yang diproyeksikan mencapai Rp450 triliun berasal dari pos kebijakan kesejahteraan dan kesehatan, sehingga tidak mengurangi alokasi anggaran pendidikan nasional.
Badan Gizi Nasional menyatakan pemerintah terbuka terhadap kritik yang disampaikan oleh mahasiswa maupun masyarakat.
Pemerintah menilai masukan tersebut penting untuk meningkatkan transparansi dan pengawasan program di masa mendatang.
Saat ini pemerintah juga tengah menyiapkan regulasi tambahan melalui Peraturan Presiden untuk memperkuat sistem pengawasan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis secara nasional.***
