LENTERAMERAH – Realisasi Belanja APBD DKI hingga akhir Maret 2026 tercatat Rp10,38 triliun atau 13,97 persen dari total anggaran tahun berjalan.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyebut capaian tersebut sebagai realisasi Triwulan I tertinggi dalam lima tahun terakhir. Namun sebagian besar anggaran daerah masih belum bergerak ke lapangan.
Data menunjukkan lebih dari 86 persen anggaran masih menunggu realisasi pada tiga bulan pertama tahun ini.
Pola yang Terjadi Setiap Tahun
Lambatnya serapan anggaran pada awal tahun bukan fenomena baru di Jakarta.
Dalam beberapa tahun terakhir, pola yang sama terus berulang. Realisasi belanja cenderung rendah pada semester pertama sebelum meningkat tajam menjelang akhir tahun anggaran.
Sekretaris Jenderal JACOBIN (Jaringan Aksi dan Kontrol Kebijakan), Ivan Panusunan, menilai pola tersebut menunjukkan masih adanya persoalan struktural dalam tata kelola belanja daerah.
“Setiap tahun kita mendengar alasan yang hampir sama, mulai dari proses pengadaan, administrasi hingga penyesuaian program. Pertanyaannya, mengapa masalah yang sama terus berulang,” kata Ivan kepada Lentera Merah.
Risiko Belanja Menumpuk
Menurut Ivan, penyerapan yang lambat pada awal tahun berpotensi menciptakan tekanan besar pada semester kedua.
Instansi pemerintah akhirnya dipaksa mengejar target realisasi dalam waktu yang lebih singkat.
“Kondisi seperti ini berisiko mendorong orientasi pada serapan anggaran, bukan kualitas hasil. Yang penting habis dibelanjakan, bukan memastikan manfaatnya benar-benar optimal,” ujarnya.
Ia menilai keberhasilan anggaran daerah tidak semestinya diukur dari besarnya APBD maupun tingginya persentase serapan.
Yang lebih penting, kata dia, adalah apakah masyarakat benar-benar merasakan hasil dari belanja tersebut.
Pengadaan Masih Jadi Tantangan
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelumnya menyebut percepatan pengadaan barang dan jasa sebagai salah satu faktor yang membantu meningkatkan realisasi pada awal tahun.
Meski demikian, berbagai program pembangunan dan proyek fisik masih membutuhkan waktu lebih panjang untuk masuk tahap pelaksanaan.
Belanja pegawai, operasional rutin, dan program wajib masih menjadi komponen utama yang menopang realisasi anggaran pada Triwulan I 2026. ***
