LENTERAMERAH – Asia Tengah tak lagi menjadi objek geopolitik semata. Menurut Esen Usubaliev, PhD, Dekan Fakultas Hubungan Internasional dan Kajian Oriental Kyrgyz National University, kawasan ini semakin menunjukkan kemampuan untuk membangun stabilitas, memperkuat kerja sama regional, dan menentukan arah perkembangannya sendiri di tengah persaingan kekuatan besar. Berikut wawancara Lentera Merah dengan Esen Usubaliev.
Asia Tengah sering digambarkan sebagai kawasan yang dibentuk oleh pengaruh eksternal yang saling bersaing. Menurut pandangan Anda, bagaimana lingkungan strategis di Asia Tengah telah berubah selama satu dekade terakhir?
Dalam konfigurasi dasarnya, Asia Tengah tetap merupakan kawasan yang sebagian besar dibentuk oleh pengaruh dominan Rusia dan Tiongkok. Hal ini tercermin dalam dinamika hubungan perdagangan dan ekonomi, kehadiran investasi, pelaksanaan proyek-proyek kerja sama industri, transportasi, komunikasi, serta kerja sama di bidang pendidikan, budaya, dan berbagai bidang lainnya.
Namun demikian, tidak tepat jika dikatakan bahwa Asia Tengah tertutup bagi kebijakan negara-negara lain yang tidak berbatasan langsung dengan kawasan ini. Dalam lima tahun terakhir, berbagai format kerja sama “Asia Tengah Plus” mengalami peningkatan aktivitas yang signifikan, termasuk dengan Amerika Serikat, Uni Eropa, India, dan Korea Selatan. Secara terpisah, Turki juga terus memperluas kehadirannya melalui proyek jangka panjangnya dalam kerangka Organisasi Negara-Negara Turkik (Organization of Turkic States/OTS).
Dalam dimensi internal, Asia Tengah juga sedang mengalami proses regionalisasi dan peningkatan subjektivitasnya dalam hubungan internasional. Salah satu manifestasinya adalah format Pertemuan Konsultatif Para Kepala Negara Asia Tengah.
Pada tahun 2025, Azerbaijan secara resmi bergabung dengan format tersebut dan menjadi anggota penuh dari kelompok ini. Mengingat adanya diskusi mengenai kemungkinan keterlibatan Azerbaijan dalam format kerja sama C5+1 dengan Amerika Serikat, dapat dikatakan bahwa meskipun kawasan ini masih mempertahankan orientasi umum yang didominasi Rusia dan Tiongkok, Asia Tengah tetap menjadi sasaran berbagai upaya transformasi dari luar melalui pembentukan format-format kerja sama baru dan pengembangan pemahaman baru mengenai kawasan tersebut.
Upaya tersebut dilakukan dengan memperkuat keterkaitan Asia Tengah dengan Kaukasus Selatan, khususnya Azerbaijan. Sebelumnya pernah muncul gagasan pembentukan kawasan yang mencakup Mongolia, kemudian melalui keterlibatan Afghanistan, dan kini Azerbaijan menjadi salah satu arah penting dalam transformasi ruang regional tersebut.
Tentu saja, hal ini berkaitan erat dengan proyek-proyek transportasi dan energi yang melintasi Laut Kaspia dan selanjutnya mengarah ke negara-negara Uni Eropa.
Bagaimana Anda menilai peran organisasi-organisasi regional seperti Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO) dan Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif (CSTO) dalam menjaga stabilitas di Asia Tengah saat ini?
Saat ini, SCO dipandang sebagai forum yang penting, stabil, dan dapat diprediksi untuk membahas serta menyelesaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan keamanan dan pembangunan berkelanjutan.
Meskipun aktivitas SCO tidak ditujukan terhadap “pihak ketiga”, kehadirannya di kawasan memberikan pengaruh stabilisasi yang signifikan melalui pembentukan pola kerja sama dan interaksi yang berkelanjutan.
Sementara itu, CSTO merupakan organisasi yang memiliki fungsi yang lebih spesifik. Dalam lima tahun terakhir, organisasi ini telah mengalami perubahan yang cukup besar, terutama setelah memainkan peran stabilisasi selama kerusuhan di Kazakhstan pada Februari 2022.
Setelah peristiwa tersebut, pada dasarnya dimulai proses peninjauan kembali terhadap peran dan arti penting organisasi ini, bukan hanya dalam konteks keamanan kawasan pasca-Soviet, tetapi juga dalam kaitannya dengan pembentukan arsitektur keamanan baru di Eurasia secara keseluruhan.
Dalam konteks tersebut, jelas bahwa Asia Tengah merupakan salah satu kawasan kunci dalam ruang keamanan CSTO. Stabilitas dan keamanan kawasan ini turut dijaga melalui keberadaan organisasi tersebut, meskipun hanya tiga dari lima negara Asia Tengah yang menjadi anggota CSTO.
Tantangan keamanan internal, termasuk ketegangan perbatasan dan risiko radikalisasi, masih menjadi isu sensitif di sejumlah negara Asia Tengah. Menurut analisis Anda, faktor-faktor apa yang saat ini menjadi pendorong paling mendasar dan berkelanjutan bagi ketidakstabilan di kawasan tersebut?
Saat ini, untuk pertama kalinya sejak memperoleh kemerdekaan, Asia Tengah sedang mengalami periode kerja sama dan interaksi yang menyeluruh setelah berhasil menyelesaikan berbagai persoalan yang selama bertahun-tahun menjadi sumber perbedaan, termasuk masalah perbatasan, pengelolaan sumber daya air, politik, transportasi, dan ekonomi.
Perkembangan ini terutama terlihat setelah tercapainya kesepakatan perbatasan dan normalisasi hubungan antara Kyrgyzstan dan Tajikistan, yang sebelumnya selama bertahun-tahun terlibat dalam sengketa dan bentrokan perbatasan. Selain itu, tercapai pula kesepakatan trilateral mengenai perbatasan antara Uzbekistan, Tajikistan, dan Kyrgyzstan.
Secara umum, saat ini tidak terdapat dasar yang nyata bagi munculnya konflik berkepanjangan ataupun faktor-faktor internal yang dapat menjadi pendorong utama ketidakstabilan di kawasan. Jika terdapat sumber ketidakstabilan, kemungkinan besar faktor-faktor tersebut berasal dari luar kawasan.
Bagaimana Anda melihat sinergi antara Inisiatif Sabuk dan Jalur (Belt and Road Initiative/BRI) dan Uni Ekonomi Eurasia (EAEU) dalam membentuk kedaulatan pembangunan serta integrasi infrastruktur di Asia Tengah? Apakah model ini dapat dianggap sebagai alternatif yang layak terhadap ketergantungan ekonomi unipolar?
Dalam situasi saat ini, bagi negara-negara Asia Tengah, keterkaitan antara EAEU dan Inisiatif Sabuk dan Jalur (BRI) merupakan satu-satunya cara yang logis, bebas konflik, dan dapat diprediksi untuk mentransformasikan ruang ekonomi dan politik bersama di Eurasia.
Tentu saja, model ini dapat dianggap sebagai sebuah alternatif. Namun, perlu dipahami bahwa berbagai aturan dan mekanisme yang dibentuk dalam kerangka EAEU, BRI, maupun dalam lingkup yang lebih luas yang juga mencakup negara-negara BRICS, pada dasarnya sedang membentuk model baru hubungan ekonomi dan politik yang akan menjadi fondasi bagi tatanan dunia yang lebih adil di masa depan.
Banyak analis berbicara mengenai pergeseran menuju tatanan dunia multipolar. Dari perspektif Anda sebagai pakar keamanan Asia Tengah, apakah multipolaritas sudah menjadi realitas di kawasan Anda, atau masih merupakan konsep yang sedang berkembang?
Menurut pandangan saya, multipolaritas mungkin tidak harus diwujudkan dalam bentuk “kutub-kutub kekuatan” sebagaimana yang biasa dipahami selama ini.
Saya berpendapat bahwa pembentukan tatanan dunia baru pada tahap saat ini tidak dapat dipisahkan dari transisi menuju paradigma ilmiah dan teknologi yang baru. Penguasaan terhadap teknologi-teknologi kritis — seperti kecerdasan buatan (AI), mikroelektronika, komputasi kuantum, bioteknologi, nanoteknologi, dan sumber energi baru — kini menjadi kriteria utama bagi kedaulatan negara dan pengaruh geopolitiknya.
Dalam kondisi seperti ini, tatanan dunia masa depan kemungkinan akan bertumpu pada sejumlah kawasan ilmiah dan teknologi yang berbeda. Kawasan-kawasan tersebut secara umum dapat direpresentasikan sebagai zona Tiongkok, zona Rusia (EAEU), ruang ilmiah dan teknologi Barat (termasuk Jepang dan Korea Selatan), zona Asia Selatan yang dipimpin India, serta kemungkinan zona-zona lain yang akan muncul di masa depan.
Dalam konteks tersebut, pertanyaan utamanya adalah ke zona ilmiah-teknologi mana, dan dalam pengertian yang lebih luas ke zona militer-politik mana, negara-negara Asia Tengah akan memilih untuk berafiliasi.
Untuk saat ini, diskusi mengenai multipolaritas belum memiliki relevansi yang terlalu besar dalam lingkungan akademik dan komunitas pakar di Asia Tengah.
Apa kesalahpahaman yang paling umum mengenai Asia Tengah yang sering muncul di media internasional, dan aspek apa dari kawasan ini yang menurut Anda paling penting untuk dipahami oleh audiens global, termasuk di Asia Tenggara dan Indonesia?
Salah satu anggapan yang paling umum adalah bahwa selama era Soviet, kawasan ini merupakan wilayah yang tertinggal secara ekonomi, transportasi, dan infrastruktur, serta secara umum bersifat terbelakang dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan.
Padahal kenyataannya justru berbeda. Asia Tengah pada masa Soviet merupakan kawasan yang modern, berkembang, dan mengalami pertumbuhan yang dinamis.
Bagi negara-negara Asia Tenggara, menarik untuk memahami bahwa Asia Tengah berpotensi menjadi bagian dari ruang budaya Indo-Pasifik yang lebih luas dalam pengertian yang diperluas, yaitu mencakup wilayah daratan Eurasia. Hal ini dapat terwujud apabila tercipta landasan bagi kerja sama ekonomi, perdagangan, dan pertukaran kemanusiaan yang lebih erat.
Asia Tengah dan Asia Tenggara memiliki potensi untuk saling melengkapi dan saling menarik satu sama lain dalam kerangka ruang ekonomi, budaya, dan kemanusiaan yang lebih luas, yang pada akhirnya akan terbentuk sebagai bagian dari tatanan dunia baru yang sedang berkembang.
Sejumlah analis berpendapat bahwa Eurasian Charter merupakan respons normatif terhadap fragmentasi tatanan global saat ini, dengan mengusung konsep kedaulatan, non-intervensi, dan keberagaman peradaban. Menurut Anda, apakah nilai-nilai tersebut memiliki keselarasan dengan semangat Konferensi Asia-Afrika Bandung 1955 dan Gerakan Non-Blok, meskipun konteks geopolitik tahun 2026 sangat berbeda?
Jelas bahwa semangat Konferensi Bandung maupun Gerakan Non-Blok pada hakikatnya dapat dipandang sebagai fondasi ideologis, bukan hanya bagi Global South, tetapi juga bagi apa yang kini sering disebut sebagai Global Majority.
Dalam konteks tersebut, Charter of Diversity mencerminkan esensi situasi dunia saat ini. Dunia bukan hanya kompleks dan beragam, tetapi juga tidak lagi dapat dikelola dengan menggunakan instrumen-instrumen lama yang dibentuk pada masa dominasi global Barat.
Pada saat yang sama, perlu dipahami bahwa Konferensi Bandung, dengan deklarasinya mengenai kesetaraan bangsa-bangsa dan prinsip hidup berdampingan secara damai di tengah Perang Dingin, telah meletakkan dasar-dasar pemikiran bagi pengakuan yang sadar terhadap keberagaman dunia yang kita hadapi saat ini.
Dengan kata lain, nilai-nilai yang diperjuangkan di Bandung tetap memiliki relevansi dalam konteks internasional kontemporer, meskipun kondisi geopolitik abad ke-21 sangat berbeda dibandingkan situasi pada tahun 1955.
Belarus telah menyusun peta jalan resmi bagi Eurasian Charter menjelang perundingan di Perserikatan Bangsa-Bangsa pada September 2026. Menurut Anda, seperti apa mekanisme konsultatif Eurasia yang benar-benar inklusif, dan syarat apa yang diperlukan agar mekanisme tersebut diakui sebagai sesuatu yang sah oleh komunitas internasional yang lebih luas?
Apabila arsitektur keamanan baru di Eurasia dibangun berdasarkan prinsip fundamental keamanan yang setara dan tidak terpisahkan (equal and indivisible security), maka pada akhirnya sistem tersebut akan mencakup seluruh aktor geopolitik di Eurasia, termasuk Uni Eropa.
Dalam konteks ini, Eurasian Charter of Diversity memiliki peluang besar untuk menjadi landasan konseptual bagi lahirnya sebuah Proses Helsinki Baru pada abad ke-21.
Mekanisme inklusif yang paling penting dalam kerangka ini bukanlah keanggotaan formal dalam berbagai organisasi atau struktur tertentu. Yang jauh lebih penting adalah adanya pengakuan bersama yang bersifat mendasar dari seluruh pihak bahwa hidup berdampingan secara damai serta membentuk aturan-aturan dunia polisentris secara bersama-sama merupakan satu-satunya pilihan yang realistis.
Hanya melalui pengakuan bersama mengenai pentingnya mencari jalan menuju koeksistensi damai, gagasan ini dapat menjadi sesuatu yang benar-benar layak dan berkelanjutan. Namun sayangnya, hingga saat ini belum semua pihak di Eropa memahami hal tersebut. ***
