Dari IPDN Sumedang, Menteri Nusron Serukan Akselerasi Reforma Agraria dan Tata Ruang

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dorong kepala daerah akselerasi Reforma Agraria dari forum IPDN Sumedang.
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyampaikan arahan tentang percepatan Reforma Agraria dan penataan ruang di forum kepala daerah di IPDN Sumedang.
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menegaskan pentingnya percepatan Reforma Agraria dan penataan ruang di hadapan kepala daerah di IPDN Sumedang, Rabu (25/6/2025).

LENTERAMERAH – Dalam forum strategis di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyerukan pentingnya percepatan pelaksanaan Akselerasi Reforma Agraria dan penataan tata ruang di seluruh daerah. 

Arahannya disampaikan dalam kegiatan Orientasi Kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025 Gelombang II di Balairung Rudini, IPDN, Sumedang, Jawa Barat.

Acara ini dihadiri oleh 86 kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 yang belum mengikuti gelombang pertama orientasi.

IPDN Jadi Pusat Strategis Pembekalan Pemimpin Daerah

Menteri Nusron menjadikan forum di IPDN ini sebagai momen penting untuk menyatukan visi antara pemerintah pusat dan daerah. Ia menyebut, keberhasilan program pertanahan nasional bergantung pada sinergi yang kuat dengan kepala daerah.

“Tiga titik krusial yang memerlukan kolaborasi adalah Akselerasi Reforma Agraria, Pengadaan Tanah, dan Penataan Tata Ruang. Tanpa dukungan kepala daerah, program ini tidak akan jalan,” ujar Nusron.

Sebagai ex-officio Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), kepala daerah memiliki peran strategis dalam menentukan siapa yang layak menerima tanah hasil reforma. ATR/BPN, di sisi lain, menyiapkan objek tanah dan mengeksekusi distribusinya.

Sinergi Nyata, Bukan Seremonial

Dalam forum yang dimoderatori oleh Wakil Rektor 4 IPDN Bidang Kerja Sama, Suhajar Diantoro, Menteri Nusron mengingatkan bahwa target Reforma Agraria dan tata ruang bukan sekadar indikator administratif.

“Kita tidak bisa berhenti pada angka. Kita harus memastikan dampaknya langsung dirasakan rakyat. Reforma Agraria itu untuk kesejahteraan,” tegasnya.

Dengan pendekatan partisipatif yang kuat, kementerian berharap kebijakan pertanahan dan tata ruang dapat mendukung pemerataan pembangunan serta mengurangi ketimpangan antarwilayah.

Komitmen Pemda Kunci Keberhasilan

Melalui forum ini, ATR/BPN mendorong kepala daerah agar:

  • Menyelesaikan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tepat waktu.
  • Mengoptimalkan kinerja Gugus Tugas Reforma Agraria.
  • Berkomitmen terhadap pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional.

Forum ini juga menghadirkan Wakil Menteri Perhubungan, Suntana, yang membahas keterkaitan antara infrastruktur transportasi dan kebijakan ruang wilayah. ***