LENTERAMERAH – Telkom kabel laut menjadi topik perbincangan di media sosial X setelah beredar peta proyek kabel bawah laut terbaru milik Google dan Meta. Dalam unggahan yang viral, sebagian warganet mempertanyakan mengapa sejumlah rute baru tidak melewati beberapa perairan strategis Indonesia.
Narasi tersebut kemudian dikaitkan dengan laporan Cloudflare yang sebelumnya mengungkap biaya konektivitas menuju Indonesia mencapai 43 kali lebih mahal dibandingkan Amerika Utara maupun Eropa.
Salah satu kutipan yang beredar di media sosial menyebut perusahaan teknologi global mulai mempertimbangkan jalur alternatif untuk menghindari wilayah yang berpotensi menimbulkan biaya tambahan saat pembangunan maupun perawatan kabel bawah laut.
Telkom kembali dikaitkan dengan biaya konektivitas
Meski tidak secara langsung menyebut Telkom sebagai alasan perubahan rute kabel bawah laut, diskusi di media sosial kembali mengangkat kritik Cloudflare terhadap struktur pasar telekomunikasi Indonesia.
Dalam blog resminya, Cloudflare menyebut Telkom menguasai sekitar 60 persen pangsa pendapatan industri telekomunikasi nasional. Perusahaan juga menilai struktur pasar tersebut ikut memengaruhi mahalnya biaya peering dan interkoneksi. Isu tersebut kembali mencuat setelah peta kabel bawah laut baru ramai dibagikan oleh warganet.
Namun demikian, hingga kini tidak ada pernyataan resmi dari Google maupun Meta yang menyebut perubahan rute dilakukan karena Telkom ataupun kondisi pasar telekomunikasi Indonesia.
Jalur kabel bawah laut semakin dipengaruhi geopolitik
Selain pertimbangan bisnis, pembangunan kabel bawah laut kini juga semakin dipengaruhi faktor geopolitik. Sejumlah proyek terbaru memilih menghindari wilayah yang dianggap memiliki risiko politik, sengketa maritim, maupun potensi biaya tambahan dalam proses pembangunan dan pemeliharaan jaringan.
Di sisi lain, proyek kabel bawah laut seperti Apricot, Bifrost, dan Candle tetap menjadikan Indonesia sebagai salah satu titik pendaratan penting di kawasan Asia Tenggara, termasuk melalui Batam.
Hal itu menunjukkan Indonesia masih memiliki posisi strategis dalam jaringan internet global, meskipun terdapat perubahan rute pada sejumlah proyek internasional.
Indonesia tidak boleh hanya mengandalkan posisi geografis
Analis geopolitik Menteng Kleb, Fauzan Luthsa, mengatakan posisi Indonesia di jalur pelayaran dunia tidak otomatis menjadikannya pilihan utama bagi pembangunan infrastruktur digital.
“Dalam geopolitik digital, perusahaan global akan memilih jalur yang paling efisien, paling aman, dan paling murah. Keunggulan geografis tidak lagi cukup apabila biaya maupun kepastian regulasi dianggap kurang kompetitif,” ujarnya.
Menurut Fauzan, kritik Cloudflare terhadap struktur pasar telekomunikasi Indonesia perlu menjadi perhatian serius.
“Kalau perusahaan global mulai menghitung ulang biaya membangun konektivitas di Indonesia, maka ini bukan lagi isu industri telekomunikasi semata. Ini menyangkut posisi Indonesia dalam peta infrastruktur digital dunia. Pemerintah perlu mengevaluasi struktur pasar, termasuk peran dominan Telkom, agar Indonesia tidak kehilangan peluang menjadi pusat lalu lintas data di kawasan,” katanya. ***
