LENTERAMERAH — Kazakhstan mengusulkan memasukkan ahli teknologi digital sebagai penerima dukungan sosial bagi tenaga profesional yang bekerja dan tinggal di wilayah pedesaan. Kebijakan ini memperluas sasaran program pemerintah yang sebelumnya mencakup sejumlah sektor pelayanan publik dan agroindustri.
Rancangan perubahan tersebut disiapkan Kementerian Ekonomi Nasional Kazakhstan melalui revisi Peraturan Menteri Ekonomi Nasional Nomor 72 Tahun 2014. Selain ahli teknologi digital, pekerja bidang kearsipan juga diusulkan masuk dalam daftar penerima dukungan.
Ahli IT desa Kazakhstan masuk skema dukungan
Program tersebut dirancang untuk menarik tenaga profesional agar bekerja dan menetap di wilayah pedesaan. Dengan memasukkan ahli teknologi digital, skema dukungan sosial mulai menjangkau kebutuhan keahlian yang berkaitan dengan transformasi digital di luar pusat-pusat perkotaan.
Rancangan aturan juga mengatur lebih jelas mengenai periode pemberian pembayaran kepada penerima. Pemerintah Kazakhstan mengusulkan penyesuaian istilah dan definisi dalam aturan tersebut agar sesuai dengan ketentuan Konstitusi Kazakhstan dan undang-undang terkait pelayanan negara dan sosial.
Kebijakan ini berlangsung ketika Kazakhstan sedang mendorong pengembangan sektor digital dan teknologi sebagai bagian dari agenda ekonomi nasional. Penempatan ahli teknologi digital di wilayah pedesaan memberi dimensi lain pada kebijakan tersebut karena penguatan kapasitas digital tidak hanya diarahkan ke pusat ekonomi dan kota besar.
Bagi negara yang ingin memperbesar kapasitas industri IT, keberadaan tenaga ahli di luar kota dapat berkaitan dengan pemerataan akses terhadap keahlian, layanan digital, dan kapasitas teknologi. Namun, bahan rancangan yang dipublikasikan Kementerian Ekonomi Nasional tidak secara eksplisit menyebut kebijakan ini sebagai bagian dari ambisi Kazakhstan menjadi penyedia IT global.
Perbandingan dengan Indonesia
Dari perspektif Indonesia, kebijakan Kazakhstan tersebut menarik untuk dibandingkan dengan cara pemerintah mendistribusikan talenta digital ke wilayah nonperkotaan. Pertanyaannya bukan hanya mengenai pelatihan digital, tetapi juga apakah ahli teknologi memiliki insentif untuk bekerja dan menetap di daerah.
Rancangan perubahan aturan Kazakhstan masih berada dalam tahap konsultasi publik melalui portal Legalacts.egov.kz. Konsultasi tersebut dijadwalkan berlangsung hingga 21 Agustus 2026.
Sumber Kementerian Ekonomi Nasional Kazakhstan menyebut perubahan tersebut diarahkan untuk memperkuat kapasitas tenaga kerja pedesaan serta meningkatkan kualitas layanan digital dan kearsipan. ***
