LENTERAMERAH — Prancis pada 1966 mengambil langkah dramatis terhadap struktur militer NATO dengan memerintahkan seluruh pasukan asing, termasuk pasukan Amerika Serikat, meninggalkan wilayahnya. Keputusan Presiden Charles de Gaulle tidak membuat Prancis keluar dari NATO, tetapi menarik negara itu dari struktur komando militer terintegrasi aliansi.
Sebagaimana tercatat dalam catatan sejarah mengenai keputusan tersebut, de Gaulle menginginkan agar pasukan asing di wilayah Prancis tidak berada di luar kendali otoritas Prancis. Langkah itu juga berkaitan dengan ambisi Paris membangun kemampuan pertahanan yang lebih mandiri, termasuk melalui kekuatan nuklir Prancis atau force de frappe.
Prancis keluar komando NATO
Keputusan de Gaulle diumumkan pada 1966 dan memberikan tenggat hingga 31 Maret 1967 bagi Amerika Serikat untuk menyelesaikan penarikan. Operasi pemindahan personel dan perlengkapan militer AS tersebut dikenal sebagai Operation FRELOC atau Fast Relocation.
Sekitar 70.000 personel militer dan sipil beserta keluarga harus dipindahkan. Amerika Serikat juga harus menangani pemindahan lebih dari 800.000 ton peralatan militer, persenjataan dan suplai dari fasilitas-fasilitasnya di Prancis.
Penarikan dilakukan secara teratur dan berhasil diselesaikan sebelum tenggat yang ditetapkan pemerintah Prancis.
Markas NATO ikut berpindah
Dampak keputusan Paris tidak hanya dirasakan Amerika Serikat. Struktur infrastruktur NATO di Eropa juga harus disusun ulang karena sejumlah fasilitas penting sebelumnya berada di Prancis.
Markas militer utama NATO, Supreme Headquarters Allied Powers Europe atau SHAPE, dipindahkan dari Rocquencourt di dekat Paris ke Casteau, dekat Mons, Belgia. Markas politik dan administratif NATO juga dipindahkan dari Paris ke Brussel.
Namun, Prancis tetap menjadi anggota politik NATO dan tetap terikat pada prinsip pertahanan bersama dalam Pasal 5. Perubahan pada 1966 terutama menyangkut hubungan Prancis dengan struktur komando militer terintegrasi NATO.
Pertanyaan Dean Rusk kepada de Gaulle
Salah satu kisah paling terkenal dari episode tersebut muncul dalam pertemuan Menteri Luar Negeri AS Dean Rusk dengan de Gaulle.
Dalam memoarnya, As I Saw It, Rusk mengingat bagaimana ia mempertanyakan apakah perintah de Gaulle juga berlaku bagi puluhan ribu prajurit Amerika yang telah dimakamkan di pemakaman militer Prancis setelah gugur dalam dua perang dunia.
Menurut kesaksian Rusk, de Gaulle tidak memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut dan pembicaraan kemudian berlanjut. Kisah itu kemudian dikenang sebagai salah satu gambaran tajam mengenai ketegangan politik yang menyertai keputusan Prancis.
Di balik keputusan tersebut terdapat gagasan de Gaulle mengenai kedaulatan strategis Prancis dan Eropa. Ia menolak ketergantungan penuh pada keputusan Washington dalam urusan pertahanan Prancis dan mendorong gagasan mengenai Eropa yang memiliki ruang strategis lebih mandiri dari Amerika Serikat maupun Uni Soviet.
Prancis baru kembali sepenuhnya ke struktur komando militer terintegrasi NATO pada 2009, ketika Presiden Nicolas Sarkozy memutuskan mengakhiri periode panjang Paris berada di luar struktur komando tersebut. ***
