LENTERAMERAH — Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Warmasen, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, memasuki tahap penting yang tidak hanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur. Setelah berbagai fasilitas tersedia, keberlanjutan program akan sangat ditentukan oleh pemanfaatan dan pengelolaannya bersama masyarakat.

Kebutuhan nelayan di kawasan pesisir tidak dapat dilepaskan dari kondisi yang mereka hadapi setiap hari. Persoalan armada, tempat tambat perahu, ketersediaan es, penyimpanan hasil tangkapan, perawatan kapal hingga distribusi ikan merupakan rangkaian aktivitas yang saling berkaitan.

Karena itu, suara masyarakat lokal menjadi bagian penting dalam menentukan arah pengembangan KNMP Warmasen. Nelayan bukan hanya pengguna fasilitas, tetapi juga memiliki pengalaman lapangan yang dapat menjadi masukan dalam menentukan prioritas pembangunan.

KNMP Warmasen merupakan salah satu dari 65 Kampung Nelayan Merah Putih tahap pertama yang dibangun pemerintah. Program tersebut ditujukan untuk memperkuat kawasan pesisir dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat nelayan.

Mendengar Kebutuhan Masyarakat Pesisir

Pembangunan fasilitas nelayan akan lebih tepat guna ketika perencanaannya mempertimbangkan kebutuhan masyarakat yang akan menggunakannya.

Nelayan Warmasen mengetahui kondisi lapangan secara langsung. Mereka memahami kapan fasilitas tertentu dibutuhkan, kendala yang muncul ketika melaut, serta persoalan yang dihadapi ketika hasil tangkapan dibawa kembali ke darat.

Dalam peninjauan KNMP Warmasen, Wakil Presiden Gibran Rakabuming menegaskan bahwa kunjungan tersebut salah satunya bertujuan memastikan pelaksanaan program pemerintah sesuai kondisi lapangan.

“Tujuan utama kunjungan ini adalah memastikan program-program dari Bapak Presiden berjalan dengan baik di lapangan,” ujar Gibran dalam keterangan Sekretariat Wakil Presiden.

Pendekatan tersebut menjadi penting karena kebutuhan setiap wilayah pesisir memiliki karakter berbeda. Fasilitas yang dianggap prioritas di satu daerah belum tentu menjadi kebutuhan utama di daerah lain.

Dengan mendengarkan masyarakat sejak awal, pembangunan dapat diarahkan pada persoalan yang benar-benar dihadapi nelayan.

Persoalan Armada hingga Bahan Bakar

Dalam dialog bersama pemerintah, Ketua Koperasi Nelayan setempat, Syafuddin Wailata, menyampaikan salah satu persoalan yang dihadapi masyarakat nelayan, yakni keterbatasan kapal atau perahu.

“Kami para nelayan ini selalu berharap pada hasil tangkapan, Pak. Namun ini nilainya banyak Pak, tapi kita punya kapal-kapal untuk kapal atau perahu atau bodi ini kan masih banyak yang kurang,” kata Syafuddin.

Dalam kesempatan yang sama, kebutuhan bahan bakar untuk mendukung aktivitas melaut juga menjadi salah satu aspirasi yang disampaikan masyarakat, termasuk usulan mengenai fasilitas SPBN.

Menanggapi hal tersebut, Gibran meminta agar kebutuhan anggota koperasi dihitung secara rinci agar dukungan yang diberikan tidak didasarkan pada perkiraan.

“Dihitung detail kebutuhan anggota-anggota koperasinya seperti apa, nanti kita bantu. Tapi jangan pakai estimasi. Nggak boleh kira-kira, harus dihitung,” kata Gibran.

Pola tersebut memperlihatkan bahwa aspirasi masyarakat dapat menjadi dasar evaluasi sekaligus bahan penyusunan kebutuhan lanjutan.

Fasilitas Harus Memberi Fungsi Nyata

Pembangunan KNMP tidak berhenti ketika fasilitas fisik selesai. Tantangan berikutnya adalah memastikan sarana tersebut digunakan dan dikelola dengan baik.

Fasilitas seperti pabrik es, cold storage, bengkel kapal, dermaga, serta sarana pendukung perikanan memiliki fungsi yang berkaitan langsung dengan aktivitas nelayan.

Pabrik es dan fasilitas penyimpanan dapat mendukung penanganan hasil tangkapan. Bengkel kapal dapat menunjang perawatan armada, sementara fasilitas tambat membantu aktivitas perahu nelayan.

Pemerintah menyebut berbagai sarana tersebut sebagai bagian dari fasilitas yang disiapkan dalam program KNMP untuk mendukung masyarakat pesisir.

Tetapi fasilitas tidak akan memberikan manfaat maksimal apabila tidak disertai pengelolaan yang jelas.

Masyarakat perlu mendapat ruang untuk terlibat dalam pemanfaatan dan pemeliharaan fasilitas. Hal itu penting agar sarana yang telah dibangun tetap berfungsi dalam jangka panjang.

Tokoh Adat Menjadi Bagian dari Kolaborasi

Pembangunan di Raja Ampat juga tidak dapat dilepaskan dari karakter masyarakat dan lingkungan setempat.

Tokoh adat serta tokoh masyarakat dapat berperan dalam membangun komunikasi antara pemerintah dan warga.

Kehadiran mereka dapat membantu menyampaikan aspirasi sekaligus memperkuat penerimaan masyarakat terhadap program pembangunan.

Perspektif lokal juga penting ketika pembangunan menyentuh kawasan pesisir yang memiliki kekayaan sumber daya laut.

Penguatan ekonomi masyarakat nelayan perlu berjalan bersama dengan tanggung jawab menjaga lingkungan.

Laut merupakan sumber penghidupan masyarakat sehingga pemanfaatannya perlu dilakukan secara berkelanjutan.

Dengan demikian, pembangunan KNMP tidak semata-mata mengejar peningkatan aktivitas ekonomi, tetapi juga memperhatikan keberlangsungan sumber daya yang menopang kehidupan masyarakat.

Gotong Royong dan Rasa Memiliki

Fasilitas publik membutuhkan lebih dari sekadar anggaran pembangunan. Ada kebutuhan untuk memastikan masyarakat memiliki rasa tanggung jawab terhadap fasilitas yang digunakan bersama.

Di sinilah gotong royong dapat menjadi modal sosial.

Keterlibatan warga dapat diwujudkan melalui berbagai hal, mulai dari menjaga kebersihan fasilitas, melakukan pemeliharaan, mengawasi penggunaan sarana, hingga memastikan fasilitas digunakan sesuai kepentingan bersama.

Rasa memiliki juga dapat mengurangi risiko fasilitas tidak terawat setelah proyek pembangunan selesai.

Ketika masyarakat merasa bahwa fasilitas tersebut merupakan bagian dari kebutuhan mereka, pemeliharaan dan pemanfaatannya dapat menjadi tanggung jawab bersama.

Membangun Rantai Nilai Hasil Laut

KNMP Warmasen memiliki peluang untuk dikembangkan sebagai bagian dari rantai ekonomi perikanan yang lebih terintegrasi.

Aktivitas nelayan tidak selesai ketika hasil tangkapan didaratkan. Ikan masih membutuhkan penanganan, penyimpanan, pengolahan, distribusi, dan pemasaran.

Kehadiran fasilitas pendukung dapat membantu memperkuat tahapan tersebut. Semakin baik rantai penanganan hasil laut, semakin besar pula peluang produk perikanan memiliki nilai tambah.

Dalam peninjauan KNMP Warmasen, pemerintah turut membahas pengembangan lanjutan, termasuk pemanfaatan energi surya serta peluang pengolahan dan pengalengan ikan.

Namun, peluang tersebut tetap membutuhkan kesiapan pengelolaan. Ketersediaan bahan baku, sumber daya manusia, pembiayaan, akses pasar, teknologi, dan tata kelola menjadi faktor yang perlu diperhitungkan.

Ukuran Keberhasilan Bukan Sekadar Bangunan

Pada akhirnya, keberhasilan KNMP Warmasen tidak cukup diukur berdasarkan jumlah fasilitas yang telah dibangun.

Ukuran yang lebih penting adalah apakah fasilitas tersebut benar-benar digunakan masyarakat, mampu menjawab kebutuhan nelayan, dikelola secara baik, dan dapat dipertahankan dalam jangka panjang.

Pemerintah telah menyiapkan kerangka operasionalisasi KNMP untuk mendukung pengelolaan kampung nelayan secara lebih terarah.

Program tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat sektor kelautan dan perikanan serta perekonomian masyarakat pesisir.

Karena itu, tahap pascapembangunan menjadi sangat menentukan.

Pemerintah memiliki peran melalui penyediaan infrastruktur, kebijakan, pendampingan, dan pengawasan. Sementara masyarakat memiliki peran penting dalam menggunakan, merawat, dan menjaga fasilitas yang tersedia.

Kolaborasi tersebut menjadi fondasi agar KNMP Warmasen tidak berhenti sebagai proyek pembangunan fisik.

Jika aspirasi nelayan terus menjadi bagian dari proses, tokoh adat dan masyarakat dilibatkan, serta semangat gotong royong dipelihara, kawasan tersebut dapat berkembang menjadi ekosistem ekonomi pesisir yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal.

Bagi Raja Ampat, pembangunan semacam itu memiliki tantangan sekaligus peluang. Peningkatan aktivitas ekonomi nelayan perlu berjalan bersama dengan upaya menjaga sumber daya laut.

Pada akhirnya, keberhasilan KNMP Warmasen akan terlihat dari seberapa jauh fasilitas yang tersedia benar-benar hidup di tengah masyarakat—digunakan, dikelola, dirawat, dan memberikan manfaat secara berkelanjutan bagi nelayan dan generasi berikutnya.***