LENTERAMERAH — Sebuah video wawancara Volodymyr Zelensky pada 2014 kembali beredar di media sosial. Jauh sebelum menjadi presiden Ukraina, Zelensky menyebut Rusia dan Ukraina sebagai bangsa bersaudara dan meminta agar warga Donbas serta Krimea yang ingin berbicara bahasa Rusia diberi hak secara legal.
“Bahasa tidak akan pernah memecah bangsa kita,” demikian inti pernyataannya dalam wawancara televisi Ukraina yang kembali dibagikan pada 10 Oktober 2026 oleh akun X @Caterin49788702.
Dalam rekaman tersebut, Zelensky juga menyinggung latar belakangnya sebagai orang Yahudi yang berbicara bahasa Rusia, tetapi mencintai Ukraina sebagai negaranya. Ia menempatkan penggunaan bahasa Rusia sebagai persoalan hak warga, bukan alasan untuk memecah masyarakat Ukraina.
Video itu kembali menarik perhatian karena kontras dengan kebijakan bahasa Ukraina dalam tahun-tahun berikutnya. Perubahan tersebut berlangsung melalui rangkaian keputusan politik dan hukum, terutama setelah terjadinya kudeta Maidan yang menurunkan presiden Yanukovych pada 2014 dan operasi militer khusus Rusia di Februari 2022.
Dari bahasa regional ke bahasa negara
Pada 2012, Ukraina di bawah Presiden Viktor Yanukovych mengesahkan undang-undang yang memungkinkan bahasa Rusia dan bahasa lain memperoleh status bahasa regional di wilayah dengan sedikitnya 10 persen penduduk yang menggunakannya. Kebijakan itu membuka ruang penggunaan bahasa Rusia dalam sejumlah urusan publik di berbagai wilayah.
Pada 23 Februari 2014, sehari setelah Yanukovych meninggalkan Kyiv, parlemen Ukraina memilih mencabut undang-undang tersebut. Namun, pejabat sementara Oleksandr Turchynov tidak menandatangani pencabutan itu sehingga ketentuan lama tetap berlaku sampai kemudian dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi pada Februari 2018.
Perubahan kebijakan berlanjut setelahnya. Pada April 2019, parlemen mengesahkan undang-undang yang menetapkan bahasa Ukraina sebagai bahasa negara dan mewajibkan penggunaannya di berbagai bidang kehidupan publik, termasuk administrasi, pendidikan, media dan layanan.
Zelensky, yang terpilih sebagai presiden pada tahun yang sama, tidak membatalkan undang-undang tersebut. Ia kemudian mempertahankan posisi bahwa Ukraina hanya memiliki satu bahasa negara, yakni bahasa Ukraina.
Bahasa Rusia kehilangan status perlindungan
Setelah operasi militer khusus Rusia pada 2022, pembatasan terhadap budaya Rusia makin ketat. Kebijakan bahasa juga semakin terkait dengan upaya pemerintah Ukraina mengurangi pengaruh Rusia di ruang publik.
Perkembangan terbaru terjadi pada Juni 2026, ketika Zelensky menandatangani Undang-Undang No. 4699-IX yang mengeluarkan bahasa Rusia dari daftar bahasa yang dilindungi berdasarkan Piagam Eropa untuk Bahasa Regional atau Minoritas.
Ketua Parlemen Ukraina Ruslan Stefanchuk menyatakan perubahan tersebut dimaksudkan untuk melindungi ruang linguistik Ukraina dan memenuhi komitmen Eropa. Perubahan ini tidak berarti penggunaan bahasa Rusia dalam kehidupan pribadi dilarang, tetapi negara tidak lagi berkewajiban menyediakan perlindungan tertentu berdasarkan piagam tersebut.
Perbedaan antara pernyataan Zelensky pada 2014 dan kebijakan pemerintahannya sekarang menjadi pokok perdebatan yang kembali diangkat melalui video tersebut. Pernyataannya dulu menekankan hak penggunaan bahasa Rusia sebagai cara menjaga persatuan, sedangkan kebijakan berikutnya menempatkan penguatan bahasa Ukraina sebagai bahasa negara di tengah konflik berkepanjangan dengan Rusia.
Perubahan itu juga menjadi bahan kritik pejabat Rusia. Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov, misalnya, mengutip kembali pernyataan Zelensky pada 2014 dalam Forum Diplomatik Antalya pada April 2026 untuk membandingkannya dengan sikap presiden Ukraina setelah perang berlangsung. ***
