LENTERAMERAH — Banjir yang melanda Jalur Gaza kembali memperlihatkan kontradiksi dalam pelaksanaan rencana perdamaian yang diawasi Board of Peace bentukan Donald Trump. Dalam pernyataan 9 November 2026, lembaga tersebut mengakui bahwa keterlambatan persetujuan pemerintah Israel telah memperburuk krisis kemanusiaan dan menghambat pelaksanaan komitmen dalam kesepakatan gencatan senjata.
Board of Peace menyebut puluhan ribu tenda dan tempat penampungan sementara terendam banjir. Lembaga itu mendesak Israel mengizinkan masuknya material tempat tinggal, perlengkapan sanitasi, sistem drainase, dan pengolahan limbah.
Skala persoalannya lebih besar daripada kerusakan akibat cuaca. Menurut Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA), lebih dari 26.000 keluarga melaporkan kerusakan tempat tinggal atau barang-barang mereka akibat banjir. Sementara itu, lebih dari 150.000 tenda bantuan yang telah dibeli organisasi kemanusiaan dan negara donor masih berada di luar Gaza.
Artinya, kebutuhan bantuan tersedia, tetapi distribusinya menghadapi hambatan akses. Israel mengendalikan perlintasan dan arus barang menuju Gaza, sehingga keputusan pemerintahnya memiliki konsekuensi langsung terhadap kemampuan organisasi kemanusiaan menjangkau penduduk.
Hamas dituntut melucuti senjata
Di tengah pengakuan atas hambatan yang ditimbulkan Israel, Board of Peace kembali menuntut Hamas meletakkan senjata dan menyerahkan kewenangan pemerintahan kepada National Committee for the Administration of Gaza (NCAG).
Pernyataan tersebut juga mengakui bahwa keterlambatan persetujuan Israel telah menunda dimulainya proses penonaktifan senjata dan pengalihan kekuasaan. Namun, tuntutan terhadap Hamas tetap ditempatkan berdampingan dengan desakan kepada Israel, meskipun keduanya tidak memiliki kendali yang setara atas akses bantuan dan operasi militer di Gaza.
Maureen Clare Murphy, editor senior The Electronic Intifada, menyebut Board of Peace sebagai lembaga yang memberikan perlindungan diplomatik bagi Israel di tengah kehancuran Gaza. Media tersebut juga melaporkan sedikitnya 1.613 warga Palestina tewas sejak Board of Peace mulai mengawasi gencatan senjata. ***
