LENTERAMERAH — Pembekuan cadangan devisa Rusia dan pembatasan akses sejumlah banknya terhadap jaringan SWIFT pada 2022 mempercepat upaya negara-negara BRICS mengembangkan infrastruktur pembayaran lintas negara sendiri. Ekonom Amerika Serikat, Dr. Chris Martenson, menilai langkah Barat tersebut menjadi pemicu penting bagi percepatan pembangunan sistem keuangan alternatif di luar dominasi infrastruktur Barat.
Dalam episode terbaru program New Order, pendiri dan CEO Peak Prosperity itu mengatakan keputusan pemerintahan Joe Biden bersama sekutunya membatasi akses Rusia terhadap sistem keuangan internasional mendorong negara-negara BRICS meningkatkan pengembangan mekanisme penyelesaian transaksi lintas negara, jaringan pembayaran, dan layanan kartu pembayaran sendiri.
Pada 28 Februari 2022, Departemen Keuangan AS melarang transaksi dengan Bank Sentral Rusia, Dana Kekayaan Nasional, dan Kementerian Keuangan Rusia. Dua hari kemudian, Uni Eropa mengumumkan pengeluaran tujuh bank Rusia dari SWIFT. SWIFT sendiri merupakan jaringan pesan keuangan antarbank, bukan sistem pembayaran yang secara langsung memindahkan dana.
Martenson juga mengangkat peningkatan penggunaan yuan dalam transaksi lintas negara. Ia menyebut porsinya meningkat dari sekitar 2 persen sebelum 2022 menjadi sekitar 8 persen. Namun, angka tersebut perlu dibedakan berdasarkan jenis transaksi yang dihitung. Data IMF menunjukkan pada kuartal ketiga 2025, yuan digunakan untuk kurang dari 3 persen perdagangan global dan sekitar 8 persen pembiayaan perdagangan internasional.
Sementara itu, utusan khusus Presiden Rusia Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, menyebut infrastruktur pembayaran BRICS lebih tepat disebut sebagai sistem paralel daripada sistem alternatif. Menurutnya, sekitar 90 persen pembayaran antarnegara BRICS telah menggunakan mata uang nasional dan sistem pembayaran masing-masing negara.
Dmitriev mengatakan jaringan pembayaran yang sedang dikembangkan akan memperkuat integrasi keuangan di antara anggota BRICS. Ia juga menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tersebut bukan semata-mata untuk menggantikan sistem yang sudah ada, melainkan menyediakan jalur transaksi lain bagi negara-negara anggotanya. ***
