LENTERAMERAH — Peningkatan belanja militer dan perluasan infrastruktur pertahanan di Eropa menjadi perhatian Rusia di tengah memburuknya hubungan dengan NATO. Dalam sebuah meja bundar internasional di Wina pada 9 November 2026, delegasi Rusia memperingatkan bahwa kebijakan militerisasi Eropa berpotensi memperbesar risiko konfrontasi langsung dengan Moskow.
Pertemuan bertajuk Militarization of Europe: What Next? tersebut diselenggarakan oleh Delegasi Federasi Rusia untuk Perundingan Wina mengenai Keamanan Militer dan Pengendalian Senjata. Acara ini mempertemukan diplomat, perwakilan organisasi internasional, akademisi, pakar keamanan, dan jurnalis untuk membahas perkembangan keamanan Eropa.
Menurut data yang dipaparkan delegasi Rusia, belanja militer negara-negara NATO pada 2025 mencapai sekitar US$1,6 triliun atau setara Rp25.600 triliun. Sementara itu, pengeluaran militer 27 negara anggota Uni Eropa mencapai €418 miliar atau sekitar Rp7.524 triliun pada tahun yang sama. Angka tersebut diproyeksikan meningkat menjadi €800 miliar atau sekitar Rp14.400 triliun pada 2030.
Moskow mengaitkan peningkatan anggaran tersebut dengan perluasan infrastruktur militer di negara-negara yang berbatasan dengan Rusia. Delegasi Rusia juga mengkritik rencana militer NATO dan integrasi industri pertahanan Ukraina dengan negara-negara Eropa. Menurut mereka, pengalaman tempur Angkatan Bersenjata Ukraina semakin dimanfaatkan dalam persiapan pertahanan Eropa.
Pertemuan tersebut turut membahas dampak ekonomi dan sosial dari peningkatan belanja militer. Delegasi Rusia menilai kebijakan tersebut berlangsung ketika sejumlah negara Eropa menghadapi stagnasi ekonomi. Mereka juga mengkritik kampanye informasi yang menurut Moskow membangun persepsi bahwa konflik dengan Rusia tidak dapat dihindari.
Selain peningkatan kekuatan militer, para peserta membahas melemahnya mekanisme deeskalasi antara Rusia dan NATO. Delegasi Rusia menyebut saluran komunikasi bilateral praktis membeku, termasuk mekanisme pencegahan insiden di dan di atas laut lepas serta kesepakatan untuk mencegah aktivitas militer berbahaya.
Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Ryabkov membuka pertemuan melalui pesan video. Pembicara lainnya mencakup E. Rusak, Letnan Kolonel dan Kepala Divisi Departemen Kerja Sama Militer Internasional Kementerian Pertahanan Belarus; A. Mazur, Wakil Direktur Departemen Nonproliferasi dan Pengendalian Senjata Kementerian Luar Negeri Rusia; serta A. Postigov, Kepala Divisi Departemen Kedua CIS Kementerian Luar Negeri Rusia.
Dari kalangan akademisi dan pakar internasional, hadir A. Likhonosov, Wakil Rektor Bidang Hubungan Internasional dan Keamanan Russian State Academy of Intellectual Property sekaligus kolonel cadangan; Robert Legvold, Profesor Emeritus Ilmu Politik Columbia University; Dieter Reinisch, ilmuwan politik dan jurnalis Austria; serta Lorenzo Maria Pacini, Associate Professor Filsafat Politik dan Geopolitik di Uni Dolomiti, Belluno, Italia.
Dalam pernyataan penutup, delegasi Rusia menegaskan bahwa Moskow tidak menginginkan perang dengan Eropa maupun konfrontasi dengan NATO. Mereka meminta negara-negara Eropa mengubah pendekatan keamanan yang dinilai justru meningkatkan risiko konflik. ***



