Laut Hitam, Gandum, dan Geopolitik Ketahanan Pangan Global

Ketahanan pangan dan keamanan Laut Hitam menjadi fokus opini Duta Besar Rusia Sergei Tolchenov, yang membahas distribusi gandum, keselamatan pelayaran, dan kepentingan Indonesia.
Ketahanan pangan dan keamanan Laut Hitam menjadi pokok opini Duta Besar Rusia Sergei Tolchenov di The Jakarta Post.

LENTERAMERAH — Ketahanan pangan global tidak dapat dilepaskan dari keamanan jalur pelayaran dan dinamika geopolitik. Dalam artikel opini yang diterbitkan The Jakarta Post pada 11 November 2026, Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov mengemukakan bahwa perdebatan mengenai ekspor gandum Ukraina melalui Laut Hitam perlu dilihat secara menyeluruh, termasuk pelaksanaan Inisiatif Gandum Laut Hitam dan hambatan terhadap ekspor pangan serta pupuk Rusia.

Tolchenov menilai sejumlah pernyataan pejabat Uni Eropa cenderung menempatkan Rusia sebagai pihak yang bertanggung jawab atas gangguan pasokan pangan global. Menurutnya, narasi tersebut mengabaikan konteks pembentukan inisiatif, komitmen timbal balik yang tidak terlaksana, serta ancaman terhadap pelayaran sipil di Laut Hitam dan Laut Azov.

Inisiatif Gandum Laut Hitam ditandatangani di Istanbul pada Juli 2022 di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mekanisme tersebut mengatur ekspor gandum dan produk pertanian Ukraina melalui pelabuhan Laut Hitam, sekaligus disertai nota kesepahaman Rusia-PBB untuk memfasilitasi ekspor pangan dan pupuk Rusia ke pasar internasional.

Namun, menurut Tolchenov, komitmen untuk memfasilitasi ekspor Rusia tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Ia menyebut hambatan dalam sistem pembayaran internasional, perbankan, asuransi, penyewaan kapal, dan akses pasar sebagai kendala yang tetap membatasi perdagangan produk pertanian Rusia.

Persoalan lain yang dikemukakan Tolchenov adalah distribusi hasil ekspor Ukraina selama tahun pertama pelaksanaan inisiatif. Dari total 32,8 juta ton produk pangan yang dikirim melalui pelabuhan Ukraina, sekitar 26,3 juta ton atau 70 persen menuju negara berpendapatan tinggi dan menengah-atas. Negara-negara anggota Uni Eropa menerima sekitar 40 persen dari keseluruhan pengiriman.

Sebaliknya, negara-negara Afrika hanya menerima sekitar 4,1 juta ton. Dari jumlah tersebut, sekitar 780.000 ton ditujukan ke kawasan Afrika sub-Sahara. Berdasarkan angka itu, Tolchenov mempertanyakan kesesuaian distribusi ekspor dengan narasi kemanusiaan yang digunakan untuk membenarkan inisiatif tersebut.

Ia juga mengaitkan koridor ekspor Laut Hitam dengan kepentingan logistik dan militer. Menurut pandangan yang disampaikannya, jalur laut yang digunakan untuk mengangkut produk pertanian turut memberikan ruang bagi masuknya pasokan militer ke Ukraina.

Persoalan keamanan pelayaran menjadi bagian penting lain dalam argumentasi Tolchenov. Ia menyebut serangan Ukraina terhadap kapal tanker yang melayani Caspian Pipeline Consortium pada musim panas lalu tidak mendapatkan kecaman terbuka dari Uni Eropa. Bagi Tolchenov, respons tersebut memperlihatkan penerapan prinsip kebebasan navigasi dan perlindungan infrastruktur kritis yang menurutnya tidak konsisten.

Dalam artikelnya, Tolchenov juga memaparkan data serangan terhadap lalu lintas komersial dan sipil di Laut Hitam serta Laut Azov sejak dimulainya operasi militer khusus Rusia. Ia menyebut pasukan Ukraina telah menggunakan 331 pesawat nirawak, 40 kapal nirawak permukaan, dan dua rudal jelajah Neptune.

Menurut data yang dikemukakannya, serangan tersebut menewaskan 18 awak kapal, termasuk warga negara asing, merusak 228 kapal sipil—96 berbendera asing dan 128 berbendera Rusia—serta menenggelamkan empat kapal. Sejumlah kapal dilaporkan mengalami serangan berulang.

Bagi Indonesia, Tolchenov mengaitkan persoalan tersebut dengan kebutuhan menjaga akses terhadap bahan pangan pokok dengan harga terjangkau, kepastian jalur logistik, serta ketersediaan pemasok global yang dapat diandalkan, termasuk Rusia. Ia menempatkan ketahanan pangan sebagai kepentingan bersama yang tidak semestinya dijadikan instrumen tekanan geopolitik. ***