LENTERAMERAH — Rencana IPO Bank Jakarta, yang sebelumnya dikenal sebagai Bank DKI, terus menjadi perbincangan di kalangan pegiat pasar modal. Namun bukan karena prospeknya yang menjanjikan — melainkan karena pertanyaan mendasar yang belum terjawab: mengapa bank dengan modal berlebih justru meminta dana dari publik?
Per September 2025, Capital Adequacy Ratio (CAR) Bank Jakarta tercatat di angka 25,18 persen — hampir dua kali lipat dari ketentuan minimum regulator. Pada saat yang sama, Loan to Deposit Ratio (LDR) bank ini hanya 70,08 persen, jauh di bawah rata-rata bank nasional yang agresif menyalurkan kredit di kisaran 80-90 persen.
Fauzan Luthsa, yang juga Ketua JACOBIN (Jaringan Aksi dan Kontrol Kebijakan) mengatakan rencana IPO tersebut penuh tanda tanya.
“CAR 25 persen itu bukan pencapaian, itu pertanyaan. Kalau modal sekuat itu masih butuh dana publik triliunan, yang perlu dijelaskan bukan prospektusnya — tapi logikanya.”
Menurutnya dengan LDR 70 persen artinya bank Jakarta tidak mampu menyalurkan uang yang sudah ada di tangannya. “Lalu kita diminta percaya akan lebih produktif dengan dana IPO? Itu bukan rencana ekspansi, itu harapan.”
Efisiensi dan Kualitas Aset Jadi Sorotan
Masalah tidak berhenti di situ. Rasio BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional) bank ini tercatat 79,53 persen — artinya hampir delapan puluh sen dari setiap rupiah pendapatan habis hanya untuk membiayai operasional sendiri. Sebagai perbandingan, bank-bank besar nasional seperti BRI dan Mandiri menjaga BOPO mereka di bawah 70 persen.
Kualitas aset juga menyimpan pertanyaan tersendiri. NPL gross tercatat 2,36 persen, namun NPL net ditekan ke 0,53 persen melalui pencadangan (CKPN) senilai hampir Rp2 triliun. Selisih yang sangat lebar ini mengindikasikan upaya pembersihan wajah laporan keuangan menjelang IPO.
”BOPO hampir 80 persen adalah sinyal bahaya bagi siapapun yang mau masuk sebagai investor publik. Pasar modal tidak punya ruang untuk bank yang hampir seluruh pendapatannya dimakan untuk biaya sendiri.”
Pengalaman BJBR dan BJTM
Kisah BPD yang melantai di bursa bukan tanpa preseden. Bank Jabar Banten (BJBR) dan Bank Jatim (BJTM) sudah lebih dulu IPO, namun keduanya menghadapi tantangan serupa: ketergantungan pada kredit konsumtif ASN, dominasi dana murah dari pemerintah daerah, dan kesulitan bertransformasi menjadi bank komersial kompetitif pasca-melantai. Saham keduanya saat ini diperdagangkan jauh di bawah ekspektasi awal investor.
Penundaan IPO Bank Jakarta dari 2026 ke awal 2027 memberi waktu dua tahun bagi manajemen untuk memperbaiki angka-angka tersebut. Namun justru di situlah letak kekhawatiran terbesar.
“Penundaan ke 2027 memberi waktu dua tahun untuk mempercantik angka. Dan selisih NPL gross dengan net yang selebar itu tidak bisa dibaca sebagai kehati-hatian — itu namanya make up, bersolek agar terlihat menarik. Tapi isinya berisiko,” tegas Fauzan. ***
