Pemerintah Sebut Wacana War Tiket Haji Masih Tahap Kajian
LENTERAMERAH – Wacana “war tiket haji” ramai dibahas publik dalam beberapa hari terakhir. Gagasan ini muncul sebagai salah satu opsi untuk mengatasi panjangnya antrean keberangkatan haji di Indonesia.
Pemerintah menegaskan, konsep tersebut belum menjadi kebijakan resmi. “Masih dalam tahap kajian,” ujar sumber pemerintah, Sabtu, 11 April 2026.
Antrean Panjang Jadi Latar Belakang
Saat ini, pengelolaan dana haji dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji, terpisah dari Kementerian Agama sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014.
Dalam sistem yang berlaku, calon jemaah harus menyetor dana awal untuk mendapatkan nomor porsi. Keterbatasan kuota dari Arab Saudi membuat masa tunggu semakin panjang, bahkan mencapai puluhan tahun di sejumlah daerah.
Kondisi ini mendorong munculnya berbagai usulan alternatif, termasuk pendaftaran langsung yang disebut sebagai “war tiket haji”.
Belum Jadi Kebijakan
Pemerintah menyebut wacana tersebut masih sebatas bahan diskusi. Kajian dilakukan dengan mempertimbangkan aspek regulasi, kesiapan sistem, serta dampaknya bagi masyarakat.
“Belum ada keputusan,” kata sumber itu.
Menurut dia, diskursus ini merupakan bagian dari evaluasi terhadap sistem penyelenggaraan haji yang berjalan saat ini.
Tidak Menghapus Antrean
Pemerintah memastikan skema baru, jika diterapkan, tidak akan menggantikan sistem antrean berbasis nomor porsi.
Jemaah yang telah terdaftar tetap menjadi prioritas. Adapun opsi seperti “war tiket” disebut hanya sebagai pelengkap, misalnya untuk memanfaatkan kuota tambahan.
“Prinsip keadilan tetap dijaga,” ujarnya.
Kekhawatiran Soal Akses dan Calo
Di sisi lain, wacana ini memunculkan kekhawatiran publik. Sejumlah pihak menyoroti potensi praktik percaloan hingga ketimpangan akses.
Pemerintah menyatakan setiap kebijakan nantinya akan berada dalam pengawasan negara dan DPR guna memastikan transparansi.
Pemerintah Janji Jaga Layanan
Selain mengurangi antrean, pemerintah menyatakan tetap fokus menjaga kualitas layanan haji. Setiap opsi yang dikaji disebut tidak akan mengorbankan hak jemaah yang sudah lama menunggu.
“Kepercayaan publik harus dijaga,” kata sumber tersebut.
Perlu Pemahaman Utuh
Pemerintah mengimbau masyarakat tidak menarik kesimpulan dari informasi yang belum lengkap. Wacana “war tiket haji” disebut masih dalam tahap awal dan belum final.
Dengan kajian yang berlangsung, pemerintah berharap dapat menemukan solusi atas persoalan antrean tanpa menimbulkan masalah baru.***
