LENTERAMERAH – Badan Riset & Inovasi Strategis (BRAINS) Partai Demokrat menyampaikan kekhawatiran terhadap konsekuensi politik dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemilu terpisah antara rezim pemilu nasional dan lokal. Menurut Kepala BRAINS, Dr. Ahmad Khoirul Umam, keputusan ini berisiko memperdalam jurang koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
BRAINS menilai bahwa pemilu terpisah ini bukan hanya soal teknis penyelenggaraan, tetapi menyentuh inti dari tata kelola politik nasional. “Fragmentasi antara siklus politik nasional dan lokal akan menyulitkan konsolidasi program lintas sektor, serta memperpanjang ketegangan sosial-politik secara nasional,” kata Umam.
Lebih lanjut, BRAINS mencatat bahwa pemisahan pemilu dapat menciptakan jeda kepemimpinan yang berdampak pada inkonsistensi kebijakan antara pejabat pusat dan daerah. Ketidaksinkronan pelantikan, misalnya, bisa menghambat sinergi dalam pelaksanaan program strategis lintas wilayah.
Selain itu, BRAINS mengingatkan bahwa pemilu terpisah juga berpotensi memperkuat karakter federalisme tanpa fondasi konstitusional yang kokoh. “Kita bisa saja menuju pola federal secara de facto, karena kepala daerah dan DPRD makin memiliki panggung politik sendiri,” ujar Umam.
BRAINS meminta agar partai-partai politik dan pemerintah segera menyusun peta jalan reformasi kepemiluan yang komprehensif agar perubahan besar seperti ini tidak terjadi secara reaktif dan terburu-buru, apalagi di masa menjelang pemilu. ***
