LENTERAMERAH – Tidak semua pelanggaran penggunaan lahan langsung berujung pada penggusuran. Di Belarus, pemerintah justru memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melegalkan penggunaan lahan yang sebelumnya ditempati tanpa izin melalui kebijakan yang dikenal sebagai amnesti tanah.
Kebijakan tersebut kembali diperkuat setelah Pemerintah Kota Minsk memperpanjang kesempatan legalisasi hingga 31 Desember 2027. Menurut Komite Eksekutif Kota Minsk (Mingorispolkom), lebih dari 6.500 bidang tanah telah berhasil memperoleh status hukum melalui skema tersebut.
Mengapa memilih amnesti tanah
Berbeda dengan pendekatan yang langsung mengedepankan penindakan, pemerintah Belarus lebih dahulu menawarkan penyelesaian administratif kepada pengguna lahan. Mereka diberi kesempatan mengajukan legalisasi apabila memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam regulasi pertanahan.
Program ini ditujukan bagi warga yang, misalnya, membangun pagar melewati batas persil, memperluas bangunan tanpa izin, atau menggunakan sebagian lahan negara yang belum tercatat secara resmi.
Menurut penjelasan Ketua Komite Penatagunaan Tanah Mingorispolkom, Natalya Tyuptenkova, pengguna lahan yang menerima pemberitahuan memiliki tiga pilihan, yakni mengajukan legalisasi, mengosongkan lahan secara sukarela, atau menghadapi pembongkaran paksa apabila tetap mengabaikan ketentuan tersebut.
Legalisasi tetap memiliki syarat
Amnesti bukan berarti seluruh pelanggaran otomatis disahkan. Pemerintah tetap mewajibkan pemohon memenuhi sejumlah persyaratan, termasuk memastikan tidak ada sengketa batas tanah, bangunan memenuhi ketentuan keselamatan, dan pembayaran hak atas tanah sesuai nilai kadaster.
Belarus juga memberikan kemudahan berupa pembayaran secara bertahap. Berdasarkan perubahan regulasi terbaru, biaya legalisasi dapat dicicil hingga lima tahun setelah permohonan disetujui.
Meski demikian, kesempatan tersebut memiliki batas waktu. Pemerintah Kota Minsk mengingatkan masyarakat agar tidak menunda pengajuan hingga mendekati akhir 2027 karena proses pemeriksaan administrasi, tata ruang, dan teknis membutuhkan waktu. Setelah masa amnesti berakhir, pemerintah dapat melanjutkan penertiban melalui pembongkaran paksa terhadap penggunaan lahan yang tetap tidak memiliki dasar hukum. ***
