LENTERAMERAH – Kantor Pusat Bank Jakarta dijadwalkan menjadi lokasi dua aksi unjuk rasa yang berlangsung bersamaan pada Rabu (29/7) pukul 12.00 WIB. Meski digelar oleh kelompok berbeda, kedua aksi sama-sama menyoroti tata kelola bank milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut.
Aksi pertama digelar Jaringan Federasi Indonesia Mahasiswa Pemuda Pemerhati Hukum yang dikoordinasikan Romy R. Sintimir dengan melibatkan sekitar 15 peserta. Massa mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan skandal pemberian fasilitas kredit di Bank Jakarta.
Pada waktu dan lokasi yang sama, Aliansi Mahasiswa Untuk Keadilan yang dikoordinasikan Bung Abu juga menggelar demonstrasi dengan jumlah peserta sekitar 15 orang. Kelompok ini mendesak Direktur Utama Bank Jakarta mengundurkan diri karena dinilai tidak mampu memimpin perusahaan dan memperbaiki tata kelola perbankan.
Persoalkan Dugaan Kredit Bermasalah
Tuntutan pengusutan dugaan fasilitas kredit berangkat dari sejumlah perkara yang pernah mencuat di Bank Jakarta, termasuk kasus kredit modal kerja kepada PT Rass Mandiri Utama senilai sekitar Rp295 miliar. Berdasarkan hasil audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), penyaluran kredit tersebut diduga mengandung kelemahan dalam tata kelola, termasuk indikasi over financing serta persoalan pada aspek jaminan kredit.
Selain itu, penyaluran kredit kepada PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) juga kembali menjadi perhatian. Nilai fasilitas kredit yang mencapai sekitar Rp149 miliar hingga Rp180 miliar disebut berstatus macet. Dalam proses penyidikan, aparat penegak hukum menduga sebagian dana tidak digunakan sesuai peruntukan modal kerja, melainkan dialihkan untuk membayar kewajiban kepada pihak lain dan pembelian aset yang tidak berkaitan langsung dengan operasional perusahaan.
Sejumlah perkara tersebut menjadi dasar kelompok mahasiswa meminta aparat penegak hukum menelusuri proses pemberian fasilitas kredit, termasuk kemungkinan adanya pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan.
Desak Evaluasi Direksi
Selain meminta pengusutan dugaan kredit bermasalah, massa juga menilai jajaran direksi harus bertanggung jawab terhadap berbagai persoalan tata kelola yang terjadi di Bank Jakarta. Mereka menilai pengawasan internal dan manajemen risiko belum berjalan optimal sehingga sejumlah kredit bermasalah tetap dapat terjadi.
Aliansi Mahasiswa Untuk Keadilan meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai pemegang saham pengendali segera melakukan evaluasi terhadap kinerja direksi, termasuk mempertimbangkan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk melakukan perubahan kepemimpinan apabila diperlukan.
Hingga berita ini ditulis, belum terdapat keterangan resmi dari Bank Jakarta mengenai rencana aksi tersebut maupun tuntutan yang disampaikan kedua kelompok mahasiswa. ***
