LENTERAMERAH — Komunitas Masyarakat Jakarta Raya atau KOMAJAYA mempertanyakan kinerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) DKI Jakarta di bawah Kepala Dinas Andhika Permata. Minimnya terobosan, inovasi dan capaian yang dinilai signifikan membuat KOMAJAYA mendesak Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengevaluasi kepemimpinan Disparekraf.
KOMAJAYA menilai Disparekraf tidak cukup hanya menjalankan program rutin. Dinas tersebut seharusnya mampu menunjukkan kerja nyata yang mendorong pariwisata dan ekonomi kreatif Jakarta, terutama melalui program yang hasilnya dapat dirasakan masyarakat dan pelaku industri.
Menurut KOMAJAYA, masa kepemimpinan Andhika Permata seharusnya sudah menghasilkan capaian yang lebih terukur. Namun, organisasi tersebut menilai kinerja Disparekraf masih stagnan dan belum menunjukkan dampak signifikan terhadap perkembangan pariwisata maupun ekonomi kreatif Jakarta.
Persoalan yang dipertanyakan KOMAJAYA tidak berhenti pada capaian program. Organisasi tersebut juga menyinggung transparansi program kerja, laporan harta kekayaan atau LHKPN, serta dugaan penyalahgunaan wewenang dan anggaran kegiatan dinas.
KOMAJAYA Pertanyakan untuk Apa Anggaran Besar Disparekraf
KOMAJAYA menilai setiap program Disparekraf harus memiliki indikator keberhasilan yang jelas. Publik, menurut mereka, berhak mengetahui apa hasil konkret dari program yang dijalankan dan seberapa besar manfaatnya bagi sektor pariwisata serta ekonomi kreatif.
Anggaran yang besar juga dinilai harus dapat ditelusuri melalui capaian yang terukur. Karena itu, persoalannya bukan sekadar berapa banyak kegiatan yang digelar, tetapi apa hasil yang ditinggalkan bagi Jakarta.
“Kalau anggaran besar tetapi capaian konkretnya tidak terlihat, tentu publik berhak mempertanyakan apa yang sebenarnya sudah dihasilkan. Disparekraf harus bisa menunjukkan ukuran keberhasilan setiap program, bukan sekadar daftar kegiatan,” kata Fauzan Luthsa.
Fauzan menilai pergantian pejabat dapat menjadi pilihan ketika evaluasi menunjukkan bahwa kinerja dinas membutuhkan percepatan. Menurutnya, perubahan kepemimpinan diperlukan agar agenda pembangunan Jakarta tidak tersandera oleh persoalan kinerja maupun polemik kepemimpinan.
“KOMAJAYA menilai rotasi atau pergantian pejabat diperlukan agar akselerasi program pembangunan DKI Jakarta berjalan cepat dan bersih dari polemik kepemimpinan. Kami mendorong Gubernur Jakarta Pramono Anung mencopot Kadis Parekraf DKI Jakarta Andhika Permata agar kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta semakin baik menuju Jakarta Kota Global,” tegas Fauzan.
KOMAJAYA juga meminta persoalan transparansi program, LHKPN dan dugaan penyalahgunaan wewenang maupun anggaran yang mereka kemukakan dijawab secara terbuka berdasarkan data dan pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan. ***
