LENTERAMERAH — Bursa Efek Indonesia (BEI) diminta tidak hanya mengistimewakan IPO perusahaan beraset jumbo, tetapi juga mempertimbangkan kontribusi perusahaan menengah terhadap perekonomian nasional.
Pasar Modal Bukan Hanya Milik Perusahaan Besar
Anggota Komisi XI DPR RI, M. Fathi, menegaskan pasar modal bukan hanya milik perusahaan besar. “Perusahaan menengah yang sehat dan memiliki tata kelola yang baik juga harus diberi ruang untuk mengakses pembiayaan melalui IPO,” ujarnya, Kamis (21/8).
Fathi menilai, melalui IPO perusahaan menengah dapat memperoleh sumber pendanaan jangka panjang yang lebih transparan dan berkelanjutan. Dana hasil IPO akan digunakan untuk memperluas usaha dan menciptakan lapangan kerja baru.
Dorongan Regulasi dan Insentif
Menurutnya, dukungan regulasi dan insentif dari pemerintah maupun otoritas pasar modal sangat penting agar perusahaan menengah yang memenuhi syarat tidak menghadapi hambatan untuk melantai di bursa. Dengan begitu, ekosistem pembiayaan nasional menjadi lebih beragam dan tidak hanya bergantung pada sektor perbankan.
“Semakin banyak perusahaan menengah masuk ke bursa, semakin sehat pula struktur pasar modal kita. Ini bukan hanya soal pendanaan, tetapi juga memperkuat perekonomian secara berkelanjutan,” kata politisi Partai Demokrat ini.
Efek pada Investor dan Ekonomi Nasional
Fathi menambahkan, semakin banyak perusahaan menengah melantai di bursa akan menciptakan beragam pilihan investasi saham. Hal ini mendorong pertumbuhan basis investor dalam negeri sekaligus memberikan multiplier effect bagi perekonomian nasional.
Ia juga mengingatkan bahwa perusahaan menengah merupakan tulang punggung perekonomian nasional. DPR, kata dia, siap mendorong regulasi agar perusahaan menengah tidak terhambat saat melantai di bursa. “Langkah ini akan memperkuat daya saing sekaligus memperluas kesempatan kerja,” imbuhnya.
Pandangan Pelaku Pasar Modal
Sebelumnya, pengamat pasar modal Dipo Satria Ramli menilai perusahaan skala menengah perlu didorong untuk IPO. Menurutnya, langkah ini dapat menopang pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen. ***
