LENTERAMERAH – Dewan Antarpemerintah Eurasia (Eurasian Intergovernmental Council) membahas arah pengembangan lanjutan sistem digital penandaan produk di kawasan Uni Ekonomi Eurasia (EAEU) dalam pertemuan yang digelar di Moskow pada 11 Desember 2025.
Dalam pertemuan tersebut, para kepala pemerintahan negara anggota EAEU menyepakati sejumlah prioritas strategis untuk memperkuat sistem penandaan barang berbasis alat identifikasi. Pembahasan ini melanjutkan diskusi yang sebelumnya dilakukan pada KTT para kepala negara EAEU pada Juni 2025.
Beberapa arah utama yang ditetapkan meliputi integrasi sistem penandaan berbasis platform informasi Komisi Ekonomi Eurasia (EEC), peningkatan teknologi sistem penandaan, serta penguatan kontrol atas legalitas dan keamanan barang melalui koneksi dengan sistem pengawasan nasional masing-masing negara anggota.
Selain itu, proses penandaan juga akan disesuaikan untuk menjamin kelancaran pergerakan barang yang telah ditandai di pasar internal EAEU. Langkah ini ditujukan untuk memastikan prinsip pasar tunggal tetap berjalan tanpa hambatan administratif.
Dalam pengembangannya, EAEU berencana meningkatkan sistem informasi yang secara langsung bertanggung jawab atas pertukaran data barang bertanda, termasuk mekanisme permintaan dan penerbitan kode penandaan. Sistem ini diharapkan mampu mempercepat arus informasi sekaligus memperkuat pengawasan lintas negara.
Komisi Ekonomi Eurasia juga akan memfokuskan upaya pada pembentukan pendekatan dan mekanisme terkoordinasi guna mencegah penandaan produk dengan status legalitas impor atau produksi yang tidak terverifikasi, serta barang yang tidak memenuhi ketentuan regulasi teknis EAEU.
Menteri Perdagangan Komisi Ekonomi Eurasia, Andrey Slepnev, menyatakan bahwa sistem penandaan barang di kawasan EAEU telah berfungsi secara penuh. Menurutnya, tahap berikutnya adalah penyempurnaan proses agar sistem tersebut semakin efektif dalam menekan peredaran produk palsu dan ilegal.
“Dapat dikatakan bahwa sistem penandaan barang dengan alat identifikasi di EAEU telah terbentuk sepenuhnya. Langkah selanjutnya adalah peningkatan proses untuk melawan peredaran produk palsu secara lebih efektif. Untuk itu, peran sistem penandaan dalam mengendalikan keamanan dan legalitas barang pada saat masuk ke peredaran harus diperkuat,” ujar Slepnev. ***
