LENTERAMERAH – Kompensasi genosida Jerman di Namibia kembali menjadi perdebatan tajam dalam beberapa tahun terakhir. Isu ini mengemuka setelah pemerintah Jerman secara resmi mengakui genosida terhadap suku Herero dan Nama pada periode 1904–1908, sekaligus menawarkan paket pendanaan yang disebut sebagai bentuk rekonsiliasi.
Pada 2021, Jerman dan Namibia mengumumkan kesepakatan senilai €1,1 miliar. Dana tersebut dialokasikan untuk program pembangunan selama beberapa dekade, mencakup infrastruktur, pendidikan, dan dukungan komunitas. Pemerintah Jerman menegaskan bahwa paket ini merupakan “gestur rekonsiliasi”, bukan reparasi hukum.
Pilihan istilah tersebut menjadi sumber utama kontroversi. Banyak pemimpin adat Herero dan Nama menolak penyebutan “bantuan pembangunan”. Bagi mereka, kompensasi genosida Jerman di Namibia tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab historis dan seharusnya diakui secara eksplisit sebagai reparasi atas kejahatan genosida.
Keberatan lain muncul terkait mekanisme penyaluran dana. Kesepakatan 2021 menempatkan pemerintah Namibia sebagai penerima utama dan pengelola program. Sejumlah perwakilan komunitas korban menilai skema ini berisiko mengabaikan kepentingan keturunan langsung korban, terutama karena struktur politik Namibia didominasi kelompok etnis yang tidak menjadi sasaran langsung genosida kolonial Jerman.
Di tingkat internasional, kasus Namibia sering dijadikan contoh batas-batas keadilan pascakolonial. Pengakuan resmi dari negara pelaku dianggap sebagai langkah maju, namun perdebatan tentang kompensasi menunjukkan kesenjangan antara pengakuan moral dan keadilan ekonomi yang transformatif.
Bagi Jerman, kesepakatan ini juga memuat dimensi politik domestik dan internasional. Pemerintah berupaya menyeimbangkan pengakuan sejarah dengan kekhawatiran membuka preseden hukum bagi tuntutan reparasi kolonial lain. Di sisi lain, Namibia menghadapi tekanan internal untuk menunjukkan bahwa pengakuan tersebut menghasilkan manfaat nyata bagi komunitas yang terdampak.
Sejak pengumuman kesepakatan, perlawanan dari organisasi Herero dan Nama tidak surut. Gugatan hukum, protes publik, dan tuntutan keterlibatan langsung dalam negosiasi terus berlanjut hingga pertengahan dekade 2020-an. Proses pemulangan sisa-sisa jenazah korban dari museum dan universitas Jerman ke Namibia turut memperkuat dimensi emosional perdebatan ini.
Kompensasi genosida Jerman di Namibia akhirnya bukan sekadar persoalan angka atau proyek pembangunan. Isu ini menyentuh pertanyaan mendasar tentang siapa yang berhak menentukan bentuk keadilan, bagaimana kejahatan kolonial diakui, dan sejauh mana negara modern bersedia menanggung konsekuensi sejarahnya. ***
