LENTERAMERAH – Istilah Prabowo neoliberal kembali menjadi bahan perdebatan di media sosial setelah muncul saling sindir antara sejumlah pengguna X mengenai arah ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sebagian pihak menilai pemerintah memadukan kapitalisme neoliberal dengan sentralisasi kekuasaan, sementara pihak lain justru menilai kebijakan yang dijalankan terlalu jauh dari prinsip pasar bebas.
Perdebatan tersebut mencuat setelah muncul sindiran terhadap reaksi sejumlah ekonom yang tergabung dalam Aliansi Ekonom Indonesia (AEI). Kelompok ini dikenal vokal mengkritik berbagai kebijakan ekonomi pemerintah, terutama yang dinilai memperbesar peran negara dalam aktivitas ekonomi.
Prabowo dan Kebijakan Negara Kuat
Label Prabowo neoliberal menjadi kontroversial karena sejumlah program unggulan pemerintah justru menunjukkan arah yang berbeda dari doktrin neoliberal klasik.
Program Makan Bergizi Gratis misalnya melibatkan belanja negara dalam skala besar. Di saat yang sama, pemerintah juga mempertahankan pendekatan hilirisasi sumber daya alam yang menempatkan negara sebagai aktor utama dalam pengelolaan sektor strategis.
Kehadiran Danantara juga memperkuat persepsi tersebut. Lembaga investasi negara itu dirancang untuk mengelola aset dan modal dalam skala besar dengan keterlibatan pemerintah yang signifikan.
Peran BUMN yang tetap dominan di berbagai sektor ekonomi juga menjadi faktor lain. Dalam banyak kasus, pemerintah justru memperluas fungsi perusahaan negara sebagai instrumen pembangunan nasional.
Kritik dari Ekonom Pasar
Menariknya, kritik terhadap pemerintahan Prabowo tidak hanya datang dari kelompok progresif atau kiri.
Aliansi Ekonom Indonesia berulang kali menyoroti apa yang mereka anggap sebagai dominasi negara yang berlebihan. Mereka mengkritik ekspansi peran BUMN, keterlibatan aparat dalam aktivitas ekonomi, berbagai program populis yang membebani fiskal, hingga lambatnya deregulasi.
Pandangan tersebut lebih dekat dengan gagasan ekonomi pasar yang menekankan kompetisi, efisiensi, dan ruang yang lebih besar bagi sektor swasta.
Karena itu muncul paradoks dalam diskusi publik. Sebagian pihak menuduh pemerintah terlalu neoliberal, sementara sebagian ekonom justru menilai pemerintah terlalu intervensionis dan terlalu bergantung pada instrumen negara.
Perdebatan yang Belum Selesai
Perbedaan pandangan itu menunjukkan bahwa arah ekonomi Prabowo masih menjadi objek perebutan tafsir politik. Kebijakan seperti MBG, hilirisasi, Danantara, dan penguatan BUMN membuat banyak pengamat lebih sering mengaitkannya dengan pembangunan berbasis negara atau developmentalisme daripada neoliberalisme klasik.
Di sisi lain, keberadaan investasi swasta, mekanisme pasar, dan upaya menjaga pertumbuhan ekonomi tetap membuat perdebatan mengenai posisi ideologis kebijakan pemerintah terus berlangsung di ruang publik maupun kalangan akademik. ***
