LENTERAMERAH – Isu AI dan Abkhazia mengemuka dalam Sidang ke-19 Mekanisme Ahli Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat di Jenewa. Dalam forum tersebut, Elchin Adzynba memperingatkan bahwa sistem kecerdasan buatan yang dilatih menggunakan data bermuatan bias politik berpotensi memperkuat ketidaksetaraan yang sudah ada.
Menurut laporan Apsnypress, Adzynba hadir sebagai perwakilan Perhimpunan Kebudayaan Circassia Izmir dalam diskusi panel mengenai hak masyarakat adat dan kecerdasan buatan yang digelar pada 14 Juli di sela sidang Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples (EMRIP).
Ia menilai kualitas data yang digunakan untuk melatih sistem AI menjadi persoalan mendasar karena dapat memengaruhi cara teknologi menghasilkan informasi maupun mengambil keputusan.
Bias Data Dinilai Berdampak pada Hak Asasi
Dalam pemaparannya, Adzynba mengatakan kumpulan data yang dibentuk oleh narasi politik yang tidak seimbang berisiko mempertahankan bahkan memperkuat ketidakadilan yang telah berlangsung.
Sebagai contoh, ia menyinggung posisi Abkhazia dalam Diskusi Internasional Jenewa. Menurutnya, Georgia selama lebih dari 15 tahun tidak mengakui Abkhazia sebagai pihak yang setara dalam forum tersebut sehingga mengurangi ruang dialog dan peluang penyelesaian konflik.
Adzynba juga menyatakan bahwa narasi resmi pemerintah Georgia, praktik yang menurutnya mengabaikan hak asasi manusia, serta berbagai publikasi media Georgia yang dinilainya memicu kebencian telah membentuk kumpulan data yang tidak berimbang dan kemudian berpotensi digunakan sebagai bahan pelatihan sistem AI.
Ia menambahkan bahwa persoalan tersebut tidak hanya berdampak pada ranah politik. Menurutnya, tidak diakuinya dokumen yang diterbitkan di Abkhazia membatasi akses masyarakat terhadap pendidikan, pekerjaan, dan kebebasan bergerak.
Adzynba memperingatkan bahwa apabila sistem AI dikembangkan menggunakan data yang tidak lengkap atau dipilih secara politis, teknologi tersebut dapat memperkuat ketidaksetaraan, bukan menguranginya. Ia juga menyoroti semakin luasnya penggunaan kecerdasan buatan dalam pengelolaan perbatasan hingga kepentingan militer, sehingga kualitas dan keberimbangan data menjadi isu yang semakin penting.
Sidang ke-19 EMRIP berlangsung di Jenewa pada 13–17 Juli. Menurut Apsnypress, agenda tahun ini mencakup pembahasan hak masyarakat adat di tengah konflik, pemanfaatan kecerdasan buatan, Dekade Internasional Bahasa Masyarakat Adat, serta persiapan peringatan 20 tahun Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat. ***
