Pendapatan Riil Masyarakat Kazakhstan Naik, Jumlah Pekerja Capai 9,4 Juta Orang

Pendapatan riil masyarakat Kazakhstan naik 0,1 persen, sementara jumlah pekerja mencapai 9,4 juta orang seiring melambatnya inflasi pada Juni 2026.
Pemerintah Kazakhstan melaporkan pendapatan riil masyarakat meningkat 0,1 persen didukung perlambatan inflasi dan pertumbuhan lapangan kerja.

LENTERAMERAH – Pendapatan riil masyarakat Kazakhstan meningkat 0,1 persen, sementara jumlah penduduk yang bekerja dalam perekonomian nasional mencapai 9,4 juta orang. Pemerintah mengaitkan perkembangan tersebut dengan perlambatan inflasi yang terjadi sepanjang paruh pertama 2026.

Data tersebut disampaikan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Ekonomi Nasional Kazakhstan Serik Zhumangarin dalam rapat pemerintah. Menurut keterangan yang dipublikasikan Kementerian Ekonomi Nasional Kazakhstan melalui kanal resmi Press Economy, inflasi tahunan pada Juni 2026 melambat menjadi 10,3 persen.

Perlambatan inflasi dinilai membantu menjaga daya beli masyarakat sehingga pendapatan riil mengalami kenaikan. Pada saat yang sama, pemerintah juga menjalankan Rencana Komprehensif Peningkatan Pendapatan Masyarakat yang difokuskan pada pembangunan industri baru dan penciptaan lapangan kerja berproduktivitas tinggi.

Sektor UMKM Serap 4,5 Juta Tenaga Kerja

Serik Zhumangarin mengatakan jumlah penduduk yang bekerja di Kazakhstan terus bertambah hingga mencapai 9,4 juta orang. Pemerintah juga tidak melihat adanya dampak negatif yang berarti terhadap kondisi ketenagakerjaan maupun aktivitas ekonomi secara umum.

Masih berdasarkan data Kementerian Ekonomi Nasional Kazakhstan, hingga 1 Januari 2026 terdapat 4,5 juta orang yang bekerja secara tetap di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Angka tersebut menunjukkan sektor UMKM tetap menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di negara itu.

Pemerintah berharap program peningkatan pendapatan masyarakat dapat memperkuat kesejahteraan warga melalui pembukaan lapangan kerja baru, peningkatan produktivitas industri, serta dukungan terhadap aktivitas usaha yang mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional. ***