LENTERAMERAH — Penggunaan kecerdasan buatan secara luas berpotensi menciptakan persoalan baru bagi kebijakan fiskal negara. Selain meningkatkan produktivitas, otomatisasi berbasis AI dapat mengurangi kebutuhan tenaga kerja, menekan penerimaan pajak dan meningkatkan kebutuhan pemerintah untuk membiayai bantuan serta pelatihan ulang pekerja yang terdampak.
Sebagaimana dilaporkan Crimeainform berdasarkan penelitian berjudul “Bagaimana Perkembangan AI Memengaruhi Kebijakan Fiskal”, para peneliti dari Universitas Harvard memperingatkan bahwa pemerintah perlu mulai menyesuaikan kebijakan fiskalnya sejak 2026 untuk menghadapi kemungkinan guncangan struktural akibat perkembangan teknologi.
Dampak AI terhadap pajak menjadi persoalan fiskal
Salah satu risiko yang disoroti adalah perubahan sumber pendapatan negara. Jika sebagian pekerjaan manusia digantikan oleh sistem AI, basis penerimaan pajak yang berasal dari pendapatan pekerja dapat menyusut.
Pada saat yang sama, pemerintah justru berpotensi menghadapi peningkatan pengeluaran. Pekerja yang kehilangan pekerjaan membutuhkan dukungan sosial, sementara mereka yang harus berpindah profesi memerlukan program pelatihan dan peningkatan keterampilan.
Persoalan tersebut membuat perkembangan AI tidak lagi hanya menjadi isu teknologi atau pasar tenaga kerja. Bagi pemerintah, otomatisasi juga dapat mengubah keseimbangan antara penerimaan dan belanja negara.
Pendapatan bergeser dari pekerja ke pemilik teknologi
Penelitian tersebut juga menyoroti kemungkinan terjadinya perubahan distribusi pendapatan. Sebagian pendapatan nasional yang sebelumnya mengalir kepada pekerja dalam bentuk upah dapat bergeser menjadi keuntungan perusahaan dan pemilik teknologi.
Jika proses tersebut berlangsung dalam skala besar, ketimpangan sosial berpotensi meningkat. Kelompok yang memiliki modal dan teknologi akan memperoleh bagian yang lebih besar dari peningkatan produktivitas, sementara pekerja yang profesinya terdampak AI menghadapi risiko kehilangan pendapatan.
Karena itu, para peneliti merekomendasikan agar pemerintah mulai mengubah struktur kebijakan fiskal secara bertahap. Beban pajak dapat dialihkan sebagian dari pendapatan pekerja menuju keuntungan perusahaan, pajak pertambahan nilai dan pajak atas keuntungan modal.
Rusia menghadapi risiko serupa
Persoalan tersebut juga dinilai relevan bagi Rusia. Sekitar 48 persen ekonomi Rusia disebut memiliki tingkat keterpaparan yang tinggi terhadap pengaruh AI.
Jika otomatisasi kemudian mengurangi kebutuhan terhadap tenaga kerja pada sektor-sektor tersebut, penerimaan dari pajak penghasilan orang pribadi berpotensi ikut tertekan. Pada saat yang sama, pemerintah harus menghadapi kebutuhan tambahan untuk mendukung pekerja yang terdampak dan membiayai proses pelatihan ulang.
Perubahan tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama AI bagi negara bukan hanya seberapa cepat teknologi dapat diterapkan, tetapi bagaimana negara menyesuaikan sistem fiskal ketika sumber pendapatan dan distribusi pendapatan mengalami perubahan struktural. ***
