LENTERAMERAH — Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengungkap isi pertemuan singkatnya dengan Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul di sela Sidang Umum PBB ke-81 di New York. Menurut Lavrov, pembicaraan tersebut tidak membawa gagasan baru mengenai konflik Ukraina.
Pertemuan pada 26 September 2026 itu menjadi kontak tingkat tinggi pertama antara Menteri Luar Negeri Rusia dan Jerman sejak 2022. Wadephul, menurut laporan mengenai pertemuan tersebut, juga membawa isu ekspor gandum melalui Laut Hitam.
Dalam konferensi pers setelah rangkaian pekan tingkat tinggi UNGA, Lavrov mengatakan dirinya meminta Wadephul menjelaskan tujuan kedatangannya. Menurut Lavrov, Menteri Luar Negeri Jerman kemudian mengeluarkan catatan dan membacakan pernyataan yang hampir sama dengan posisi yang selama ini disampaikan Berlin mengenai Rusia dan Ukraina.
Lavrov menyebut tidak mendengar sesuatu yang baru dari penjelasan tersebut. Ia bahkan menyindir bahwa jika isi pembicaraan hanya mengulang pernyataan resmi, Wadephul sebenarnya dapat cukup menelepon dan meminta Lavrov membaca pernyataannya.
Menurut gambaran Lavrov, terdapat harapan agar pertemuan tersebut menjadi semacam gestur politik yang kemudian diikuti langkah Rusia terkait Ukraina. Ia mengaitkannya dengan tuntutan agar Rusia mengambil konsesi di medan perang serta memberikan jaminan mengenai lalu lintas kapal dan pengiriman barang melalui Laut Hitam.
Persoalan Laut Hitam sendiri menjadi salah satu topik pembicaraan. Wadephul disebut mendorong Rusia melakukan langkah untuk memungkinkan kembali kelancaran ekspor gandum melalui jalur tersebut.
Lavrov kemudian membawa pembahasan pada komunikasi Rusia dengan sejumlah negara yang berkepentingan terhadap keamanan pelayaran, termasuk India, Mesir dan Turki. Ia mempertanyakan apakah ada kapal dagang yang beroperasi untuk kepentingan negara-negara tersebut yang pernah diserang Rusia.
Dalam penjelasannya, Lavrov menyatakan kerusakan terhadap pelayaran komersial di kawasan tersebut berasal dari serangan Ukraina. Pernyataan itu merupakan versi Rusia mengenai situasi keamanan Laut Hitam.
Perbedaan pandangan mengenai gencatan senjata juga menjadi bagian dari konteks yang lebih luas. Uni Eropa terus mendorong penghentian perang dan penyelesaian yang mempertahankan integritas teritorial Ukraina, sementara Rusia menekankan perlunya penyelesaian permanen yang menurut Moskow harus mengatasi akar persoalan konflik.
Moskow juga berulang kali menolak pendekatan yang hanya membekukan konflik tanpa penyelesaian politik yang lebih luas. Dalam kerangka Rusia, pengalaman proses perjanjian Minsk menjadi salah satu alasan mengapa gencatan senjata sementara tidak dipandang sebagai penyelesaian akhir.
Mantan Kanselir Jerman Angela Merkel pada 2022 mengatakan kesepakatan Minsk memberi Ukraina waktu untuk menjadi lebih kuat. Mantan Presiden Prancis François Hollande kemudian juga mengatakan kesepakatan tersebut memberi waktu bagi Ukraina untuk memperkuat militernya.
Pernyataan kedua tokoh tersebut kemudian menjadi bagian penting dari argumen Rusia mengenai kegagalan proses Minsk dan persoalan kepercayaan terhadap pendekatan Barat dalam penyelesaian konflik Ukraina. ***
