LENTERAMERAH – Sebuah diskusi di media sosial X memicu perdebatan mengenai kondisi transportasi umum di berbagai kota Indonesia. Sejumlah pengguna mempertanyakan mengapa daerah dengan APBD besar justru tertinggal dalam pengembangan transportasi publik dibanding kota yang memiliki kemampuan fiskal lebih kecil.
Perdebatan bermula dari unggahan akun @Ardaffaf yang menyindir pemerintah daerah di kawasan Bodetabek.
“Kalo lo masih setengah-setengah buat bikin transportasi umum yang layak dengan dalih APBD terbatas, mending malu sama Padang,” tulisnya.
Ia menyoroti keberhasilan Trans Padang yang telah memiliki beberapa koridor layanan meski APBD Kota Padang tidak sebesar kota-kota penyangga Jakarta.
Padang, Bogor, Semarang hingga Solo Jadi Pembanding
Unggahan tersebut kemudian mendapat banyak tanggapan dari pengguna lain.
Akun @mymileesoo menyoroti kondisi Kota Bogor yang telah mengoperasikan empat koridor layanan bus dari total enam koridor yang direncanakan.
Sementara akun @wat_aiwan64 membandingkan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Tangerang Selatan.
“APBD DIY hampir setara APBD Tangerang Selatan, tapi DIY bisa bikin Trans Jogja sedangkan Tangerang Selatan gak ada sama sekali kecuali angkot dan bus dari developer swasta,” tulisnya.
Komentar serupa datang dari akun @garlikpwdr yang menyebut Tangerang Selatan sangat bergantung pada fasilitas yang dibangun pengembang swasta.
Perbandingan lain muncul dari akun @FairuzImanulhaq yang menyinggung keberhasilan Semarang membangun jaringan Trans Semarang.
Menurutnya, dengan APBD sekitar Rp5,8 triliun, Semarang mampu mengembangkan beberapa koridor utama hingga menjangkau wilayah Ungaran serta didukung jaringan feeder.
Bandung Juga Jadi Sorotan
Bandung tidak luput dari kritik para pengguna X.
Akun @wiyokooo menyoroti kecilnya alokasi subsidi transportasi publik dibanding total APBD Kota Bandung.
Ia menulis bahwa APBD Kota Bandung mencapai sekitar Rp7 triliun, tetapi subsidi untuk transportasi umum hanya sekitar Rp52 miliar atau kurang dari satu persen dari total anggaran daerah.
Dalam unggahan lainnya, akun yang sama membandingkan kondisi Bandung dengan Semarang.
Menurutnya, Semarang mengalokasikan subsidi transportasi publik hingga ratusan miliar rupiah setiap tahun sehingga mampu mengoperasikan sembilan koridor utama, beberapa feeder, serta menawarkan tarif yang lebih murah kepada penumpang.
APBD Besar Bukan Jaminan
Diskusi tersebut kemudian berkembang menjadi perdebatan yang lebih luas mengenai faktor utama keberhasilan transportasi publik.
Banyak pengguna berpendapat bahwa masalahnya bukan semata-mata besaran APBD, melainkan prioritas pembangunan yang dipilih pemerintah daerah.
Padang, Semarang, Solo, dan Yogyakarta kerap disebut sebagai contoh daerah yang tetap mampu mengembangkan transportasi publik meski tidak memiliki kapasitas fiskal sebesar kota-kota metropolitan.
Sebaliknya, sejumlah kota dengan anggaran yang lebih besar masih menghadapi ketergantungan tinggi terhadap kendaraan pribadi, angkutan konvensional, dan layanan transportasi yang dibangun oleh sektor swasta. ***
