LENTERAMERAH – Diskusi mengenai transportasi umum di media sosial X berkembang menjadi perdebatan tentang faktor yang dianggap paling menentukan keberhasilan sebuah kota membangun layanan angkutan publik.
Perdebatan itu bermula dari unggahan akun @Ardaffaf yang menyindir alasan keterbatasan APBD yang kerap digunakan pemerintah daerah untuk menjelaskan lambatnya pembangunan transportasi umum.
“Kalo lo masih setengah-setengah buat bikin transportasi umum yang layak dengan dalih APBD terbatas, mending malu sama Padang,” tulisnya.
Unggahan tersebut kemudian memunculkan berbagai perbandingan antara kota-kota yang memiliki kemampuan fiskal berbeda.
Kemauan Politik Jadi Sorotan
Di antara berbagai tanggapan yang muncul, pembahasan tidak lagi berfokus pada besaran anggaran daerah semata.
Banyak pengguna justru menyoroti kemauan politik pemerintah daerah dalam menjadikan transportasi publik sebagai prioritas pembangunan.
Akun @wat_aiwan64 membandingkan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Tangerang Selatan.
“APBD DIY hampir setara APBD Tangerang Selatan, tapi DIY bisa bikin Transjogja sedangkan Tangerang Selatan gak ada sama sekali kecuali angkot dan bus dari developer swasta,” tulisnya.
Perbandingan tersebut memunculkan pertanyaan mengapa daerah dengan kapasitas fiskal yang relatif mirip menghasilkan kebijakan transportasi yang berbeda.
Bandung dan Semarang Dibandingkan
Akun @wiyokooo menyoroti kondisi Bandung yang menurutnya hanya mengalokasikan sebagian kecil APBD untuk subsidi transportasi umum.
Dalam unggahan lain, akun tersebut membandingkan Bandung dengan Semarang yang disebut mengeluarkan subsidi hingga ratusan miliar rupiah setiap tahun untuk operasional Trans Semarang.
Menurutnya, hasilnya terlihat dari jumlah koridor, armada, serta tarif yang dapat dinikmati penumpang.
Sementara itu akun @FairuzImanulhaq juga menyoroti keberhasilan Semarang yang mampu mengembangkan beberapa koridor hingga menjangkau kawasan di luar pusat kota.
Bukan Hanya Membeli Bus
Perdebatan di media sosial itu juga menyinggung persoalan yang lebih kompleks daripada sekadar pengadaan armada.
Pembangunan sistem transportasi umum sering kali membutuhkan penataan ulang trayek angkot yang telah beroperasi selama puluhan tahun.
Pemerintah daerah juga harus menentukan apakah sebagian ruang jalan akan dialokasikan untuk jalur khusus bus atau tetap diprioritaskan bagi kendaraan pribadi.
Langkah-langkah tersebut sering menimbulkan resistensi dari berbagai kelompok kepentingan sehingga membutuhkan keputusan politik yang tidak selalu populer.
Karena itu, dalam percakapan yang berkembang di X, sejumlah pengguna menilai faktor yang membedakan Padang, Semarang, Solo, dan Yogyakarta dengan daerah lain bukan semata-mata ukuran APBD, melainkan seberapa besar kemauan politik pemerintah daerah untuk menempatkan transportasi umum sebagai prioritas pembangunan kota. ***
