LENTERAMERAH – Rekaman bocor dari pertemuan tertutup AIPAC memicu kembali perdebatan seputar status hukum lobi pro-Israel terbesar di Amerika Serikat. Di tengah meningkatnya tekanan publik untuk transparansi, perhatian kini tertuju pada muslihat AIPAC hindari FARA (Foreign Agents Registration Act), meskipun aktivitas mereka sangat terkait dengan kebijakan luar negeri AS terhadap Israel.
Apa Itu FARA dan Mengapa Penting?
FARA atau Foreign Agents Registration Act merupakan undang-undang federal yang disahkan pemerintah AS pada tahun 1938. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa entitas yang bertindak atas nama pemerintah asing mengungkapkan aktivitas, pendanaan, dan hubungan afiliasinya secara terbuka kepada publik dan pemerintah AS.
Pemerintah merancang FARA untuk melindungi demokrasi dari pengaruh asing yang tersembunyi atau manipulatif. Undang-undang ini mewajibkan organisasi yang mewakili kepentingan luar negeri untuk melaporkan aktivitas lobi, kontrak, komunikasi dengan pejabat publik, dan semua pendapatan yang bersumber dari atau atas nama aktor asing.
Muslihat AIPAC Hindari FARA dan Celah Legal
Selama ini, AIPAC mendaftarkan diri sebagai pelobi domestik berdasarkan ketentuan Lobbying Disclosure Act (LDA). Organisasi ini berdalih bahwa seluruh pendanaannya berasal dari warga negara AS dan tidak terkait langsung dengan pemerintah Israel. Namun, aktivitas yang secara konsisten mempromosikan kepentingan strategis Israel menimbulkan dugaan bahwa muslihat AIPAC hindari FARA bersandar pada eksploitasi celah hukum.
Struktur Organisasi AIPAC Dirancang untuk Hindari FARA
Menurut pakar hukum, AIPAC menyusun struktur legalnya dengan cermat. Mereka membagi fungsi ke dalam entitas berbeda, seperti Super PAC untuk pendanaan kampanye dan unit advokasi untuk kegiatan lobi. Setiap entitas tunduk pada aturan yang berbeda, sehingga memungkinkan AIPAC beroperasi dalam skala besar tanpa kewajiban registrasi sebagai agen asing.
Bukti Pengaruh AIPAC di Kongres AS
Banyak kebijakan luar negeri AS yang mencerminkan garis politik pro-Israel dinilai sebagai hasil dari tekanan AIPAC. Dukungan tanpa syarat terhadap bantuan militer ke Israel, penolakan terhadap resolusi PBB, dan sanksi terhadap negara-negara yang menentang kebijakan Israel memperlihatkan kuatnya jaringan lobi ini.
Politisi yang mengkritik Israel, terutama dari kalangan progresif, sering menjadi sasaran kampanye politik balik. Dana besar dan narasi terstruktur dari jaringan donor AIPAC menjadi senjata utama untuk menekan suara yang tak sejalan.
Muslihat AIPAC dan Ketidaksetaraan Regulasi
Meski AIPAC membantah afiliasi dengan pemerintah Israel, publikasi internal dan kesamaan arah kebijakan menunjukkan kedekatan yang sulit diabaikan. Organisasi lain yang mewakili kepentingan luar negeri diwajibkan mendaftar di bawah FARA, namun AIPAC tetap bebas bergerak dengan status kelompok domestik.
Situasi ini memunculkan pertanyaan serius dari pengamat dan aktivis transparansi: apakah regulasi yang ada masih relevan ketika entitas seperti AIPAC memiliki kapasitas untuk memengaruhi diplomasi dan aliansi strategis AS secara langsung? ***
