LENTERAMERAH – Video Pulau Sampah Muara Angke yang dibagikan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tidak hanya memperlihatkan persoalan lingkungan. Di balik hamparan sampah yang mengapung di pesisir Jakarta Utara, terdapat beban ekonomi yang harus ditanggung nelayan setiap hari.
Rekaman Metro TV yang diunggah Susi pada 1 Juni 2026 menunjukkan tumpukan sampah plastik, kayu, dan limbah rumah tangga yang menutupi sebagian perairan sekitar Muara Kali Adem. Kondisi tersebut menghambat lalu lintas perahu nelayan tradisional yang bergantung pada jalur perairan tersebut.
Bagi nelayan kecil, sampah bukan sekadar pemandangan yang mengganggu. Sampah yang tersangkut pada baling-baling perahu dapat menyebabkan kerusakan mesin dan meningkatkan biaya perawatan yang harus mereka keluarkan.
Dalam video tersebut, seorang nelayan setempat mengeluhkan perahu yang sering tersangkut sampah dan lumpur. Pada kondisi tertentu, perahu bahkan bisa kandas saat melewati kawasan yang mengalami pendangkalan akibat akumulasi sedimen dan limbah.
Pulau Sampah Muara Angke Bebani Ekonomi Nelayan
Sejumlah penelitian mengenai dampak sampah laut menunjukkan nelayan skala kecil menjadi kelompok yang paling rentan. Biaya operasional dapat meningkat akibat kerusakan peralatan, konsumsi bahan bakar yang lebih besar, serta waktu tempuh yang lebih lama saat mencari jalur aman untuk melaut.
Di sisi lain, penurunan kualitas lingkungan pesisir juga berdampak pada hasil tangkapan ikan. Sampah yang menumpuk di kawasan muara dan mangrove dapat mengganggu habitat berbagai jenis biota yang selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat nelayan.
Sekretaris Jenderal Jaringan Aksi dan Kontrol Kebijakan (JACOBIN), Ivan Panusunan, menilai persoalan yang terlihat di Muara Angke merupakan masalah ekonomi rakyat yang selama ini kurang mendapat perhatian serius.
“Setiap baling-baling yang rusak, setiap perahu yang kandas, dan setiap jam melaut yang hilang adalah kerugian ekonomi nyata bagi nelayan kecil. Yang mereka tanggung bukan hanya sampah, tetapi biaya dari kegagalan sistem pengelolaan sampah Jakarta,” kata Ivan.
Menurut Ivan, keberadaan Pulau Sampah Muara Angke menunjukkan bahwa persoalan sampah tidak berhenti di tempat pembuangan akhir. Dampaknya justru dirasakan masyarakat yang berada di hilir, terutama nelayan yang menggantungkan hidup pada kondisi perairan pesisir.
Ivan juga mengkritik Pansus Pengelolaan Sampah DPRD DKI Jakarta yang dinilainya masih terlalu fokus pada persoalan Bantargebang dan belum memberikan perhatian memadai terhadap kawasan muara.
“Pansus seharusnya melihat Muara Angke sebagai barometer kegagalan pengelolaan sampah Jakarta. Kalau sampah sudah membentuk pulau dan mengganggu nelayan, berarti ada mata rantai kebijakan yang tidak bekerja dari hulu sampai hilir,” ujarnya.
Hingga kini belum ada pernyataan resmi terbaru dari Pansus Pengelolaan Sampah DPRD DKI Jakarta yang secara khusus menanggapi video viral mengenai kondisi Muara Angke yang beredar luas di media sosial. ***
