LENTERAMERAH – Perdebatan mengenai transportasi di Tangerang Selatan tidak hanya membahas soal bus kota atau angkutan umum. Dalam diskusi yang berkembang di media sosial X, sejumlah pengguna juga menyoroti besarnya peran pengembang swasta dalam menyediakan infrastruktur mobilitas bagi warga.
Pembahasan tersebut muncul setelah akun @Ardaffaf mengkritik pemerintah daerah yang masih menggunakan alasan keterbatasan anggaran ketika membahas pembangunan transportasi umum.
Unggahan itu kemudian memunculkan berbagai perbandingan antara Tangerang Selatan dan sejumlah kota lain yang telah mengembangkan layanan transportasi publik dengan skala lebih luas.
Salah satu komentar yang menarik perhatian datang dari akun @garlikpwdr.
“Tangsel kalo tanpa developer swasta ga lebih bagus daripada Semarang bahkan Solo,” tulisnya.
Pernyataan itu memicu diskusi mengenai peran kawasan-kawasan besar seperti BSD, Bintaro, Alam Sutera, hingga berbagai pengembangan properti lainnya yang selama bertahun-tahun membangun fasilitas transportasi dan konektivitas mereka sendiri.
Di sejumlah kawasan tersebut, pengembang menyediakan layanan shuttle bus, bus pengumpan menuju stasiun KRL, area park and ride, jalur pejalan kaki, hingga akses jalan yang terintegrasi dengan jaringan jalan tol. Infrastruktur tersebut membantu mobilitas penghuni kawasan tanpa harus menunggu program transportasi yang dibangun pemerintah daerah.
Fenomena ini berbeda dengan banyak kota lain di Indonesia yang mengandalkan sistem transportasi publik yang dirancang dan dioperasikan pemerintah daerah melalui dinas perhubungan atau badan usaha milik daerah.
Dalam percakapan yang sama, akun @wat_aiwan64 menyinggung bahwa Tangerang Selatan belum memiliki sistem transportasi publik internal yang setara dengan Trans Jogja di Yogyakarta.
Komentar tersebut kemudian berkembang menjadi pembahasan mengenai ketimpangan akses mobilitas di dalam kota. Warga yang tinggal di kawasan yang dilengkapi infrastruktur pengembang umumnya memiliki pilihan transportasi yang lebih banyak dibanding warga di wilayah lain seperti Pamulang, Ciputat, atau Setu yang lebih bergantung pada angkutan konvensional dan kendaraan pribadi.
Peran pengembang swasta juga terlihat dalam hubungan kawasan hunian dengan stasiun KRL. Di beberapa titik, fasilitas transportasi pengumpan dan akses menuju stasiun lebih dahulu disediakan oleh pengembang kawasan dibanding pemerintah kota.
Karena itu, ketika pengguna X membahas transportasi di Tangerang Selatan, topik yang muncul tidak hanya soal jumlah bus atau koridor angkutan umum. Banyak pengguna justru memperdebatkan sejauh mana mobilitas warga kota ditopang oleh infrastruktur yang dibangun sektor swasta, serta bagaimana kondisi tersebut membedakan Tangerang Selatan dari kota-kota lain yang lebih mengandalkan sistem transportasi publik yang dikelola pemerintah daerah. ***
