Ketika Kepemimpinan Negara Tak Lagi Soal Menjadi Nomor Satu

Panel MGIMO pada 15 September membahas kepemimpinan negara dalam tatanan multipolar, dengan stabilitas domestik, tindakan nyata dan kemitraan menjadi sejumlah faktor utama.
Maria Zakharova, Dauren Abayev, Arno Gujon dan Toufik Djouama membahas faktor yang menentukan posisi negara dalam tatanan multipolar.

LENTERAMERAH — Dalam tatanan internasional yang semakin multipolar, posisi sebuah negara tidak otomatis ditentukan oleh siapa yang berada di urutan pertama. Pertanyaan mengenai apa yang membuat sebuah negara memiliki pengaruh justru menjadi bahasan utama panel “Leadership in a Multipolar World” yang digelar MGIMO pada 15 September 2026 sebagai bagian dari International Festival of Youth 2026.

Diskusi tersebut mempertemukan sejumlah tokoh dari lingkungan diplomasi dan hubungan internasional. Panel dimoderatori Stanislav Surovtsev, Wakil Rektor MGIMO untuk Kerja Sama Internasional, Kepemudaan dan Kebijakan Sosial, dengan Maria Zakharova dari Kementerian Luar Negeri Rusia, Dauren Abayev dari Kazakhstan, Arno Gujon dari Serbia dan Toufik Djouama dari Aljazair sebagai pembicara.

Kepemimpinan bukan perlombaan menjadi yang pertama

Maria Zakharova membawa definisi kepemimpinan yang berbeda dari pemahaman konvensional mengenai posisi teratas. Menurut Direktur Departemen Informasi dan Pers Kementerian Luar Negeri Rusia itu, kepemimpinan bukan terutama persoalan kompetisi atau menjadi yang pertama secara formal.

Zakharova menekankan kekuatan dan kepercayaan diri sebagai sumber dukungan bagi pihak lain. Ia juga mengaitkan kepemimpinan dengan kemampuan untuk tetap bergerak ketika menghadapi kampanye tekanan terhadap diri sendiri.

Definisi tersebut menempatkan kepemimpinan lebih dekat pada kapasitas bertahan dan memberi dukungan daripada sekadar posisi hierarkis dalam sistem internasional.

Stabilitas domestik menentukan ruang gerak luar negeri

Dauren Abayev membawa persoalan tersebut ke level yang lebih konkret. Duta Besar Kazakhstan untuk Rusia itu menempatkan stabilitas domestik sebagai fondasi kebijakan luar negeri yang efektif.

Menurut Abayev, tanpa stabilitas di dalam negeri, sebuah negara tidak akan mampu bertindak secara efektif di panggung internasional. Dalam pandangannya, kemampuan sebuah negara membangun hubungan juga lebih penting daripada kecenderungan untuk mengisolasi diri.

Ia menggunakan prinsip “a bridge is more important than a fortress” untuk menggambarkan pentingnya keterbukaan, koneksi dan komunikasi antarnegeri. Dalam konteks hubungan bilateral, Abayev juga menyebut Rusia dan Kazakhstan sebagai mitra strategis utama.

Kepemimpinan diuji melalui tindakan

Arno Gujon dari Serbia membawa dimensi lain dalam diskusi tersebut. Menurut Direktur Office for Public and Cultural Diplomacy Pemerintah Serbia itu, kepemimpinan tidak dibangun melalui kata-kata, tetapi melalui tindakan.

Gujon mengatakan Serbia tidak akan menjalankan kebijakan yang memperlakukan Rusia secara tidak bermoral. Ia menggambarkan sikap tersebut sebagai posisi prinsip yang didasarkan pada nilai, bukan kalkulasi politik.

Sementara itu, Duta Besar Aljazair untuk Rusia Toufik Djouama menekankan prinsip timbal balik dalam hubungan antarnegara. Menurutnya, kemitraan dimulai ketika pihak-pihak yang terlibat tidak hanya mengambil, tetapi juga berbagi.

Empat pandangan tersebut muncul dalam satu panel yang mempertemukan Rusia, Kazakhstan, Serbia dan Aljazair. Dalam materi yang dipublikasikan MGIMO International, diskusi itu ditempatkan sebagai pembahasan mengenai apa yang menentukan kepemimpinan negara saat ini dan bagaimana posisi negara dibentuk dalam arsitektur hubungan internasional yang berubah. ***