LENTERAMERAH – Pemerintah Kazakhstan mengusulkan pembebasan pajak penghasilan bagi transaksi aset digital yang dilakukan melalui penyedia layanan aset digital dalam negeri hingga 31 Desember 2028. Kebijakan tersebut menjadi salah satu perubahan utama dalam revisi Kitab Undang-Undang Pajak yang sedang disiapkan pemerintah.
Usulan itu dibahas dalam sidang ke-21 Project Office Reformasi Kitab Undang-Undang Pajak yang dipimpin Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Ekonomi Nasional Serik Zhumangarin. Menurut keterangan yang dipublikasikan Pemerintah Kazakhstan melalui kanal resmi KZgovernment, paket revisi terbaru memuat 45 perubahan terhadap rancangan undang-undang.
Insentif Baru untuk Aset Digital dan Investor
Pemerintah menilai insentif tersebut diperlukan untuk mendorong transaksi aset digital dilakukan melalui platform yang beroperasi secara legal di Kazakhstan. Oleh karena itu, individu yang bertransaksi melalui penyedia layanan aset digital Kazakhstan diusulkan dibebaskan dari kewajiban membayar pajak penghasilan atas keuntungan transaksi selama periode 1 Januari 2026 hingga 31 Desember 2028.
Selain aset digital, pemerintah juga mengusulkan sejumlah insentif baru bagi investor. Salah satunya adalah menghidupkan kembali mekanisme kontrak investasi prioritas beserta berbagai fasilitas fiskal yang pernah diterapkan sebelumnya.
Investor juga akan diberi kesempatan membangun sendiri infrastruktur yang dibutuhkan untuk proyek mereka. Biaya pembangunan tersebut nantinya dapat dikompensasikan melalui mekanisme pengurangan Pajak Penghasilan Badan.
Revisi Pajak Sentuh Berbagai Sektor
Paket perubahan juga memuat sejumlah kebijakan yang sebelumnya telah dibahas dalam Project Office, termasuk super deduction untuk biaya pelabelan produk, perluasan pengurangan pajak penghasilan bagi penyandang disabilitas, pembebasan pajak sosial atas jenis pendapatan tertentu, pembebasan PPN untuk kegiatan anjak piutang dan forfaiting, penyesuaian PPN sektor pertanian, serta perubahan tarif cukai untuk anggur buah.
Selain itu, pemerintah menambahkan sejumlah perubahan yang bertujuan mempercepat digitalisasi administrasi perpajakan, menyempurnakan prosedur perpajakan, dan memperbaiki berbagai ketentuan yang selama ini menjadi masukan dari wajib pajak.
Menurut KZgovernment, sebagian usulan masih akan dibahas lebih lanjut bersama kalangan dunia usaha sebelum rancangan Kitab Undang-Undang Pajak diajukan untuk diproses dalam Kurultai Kazakhstan. ***
