LENTERAMERAH – Kontribusi UMKM Kazakhstan terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 40,9 persen pada 2025, meningkat signifikan dibandingkan 32,9 persen pada 2020. Peningkatan tersebut menunjukkan peran sektor usaha kecil dan menengah yang semakin besar dalam menopang pertumbuhan ekonomi negara itu.
Perkembangan tersebut dipaparkan dalam sidang ke-100 Komisi Antarkementerian untuk Regulasi Kegiatan Usaha yang dipimpin Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Ekonomi Nasional Kazakhstan Serik Zhumangarin. Menurut Kementerian Ekonomi Nasional Kazakhstan, pertemuan itu juga membahas langkah lanjutan untuk mengurangi beban administrasi dunia usaha serta memperkuat pengawasan di sektor pertanian, pasar gandum, dan lotere elektronik.
Hingga 1 Januari 2026, Kazakhstan memiliki 2,4 juta pelaku UMKM yang terdaftar. Dari jumlah tersebut, sekitar 2,2 juta merupakan pelaku usaha yang masih aktif beroperasi.
Pemerintah Pangkas Beban Regulasi
Wakil Menteri Ekonomi Nasional Yerlan Sagnayev mengatakan tingkat usaha yang aktif terus meningkat dalam lima tahun terakhir. Proporsi UMKM aktif naik dari 84,3 persen menjadi 92,2 persen, atau bertambah 7,9 poin persentase.
Pemerintah juga melanjutkan reformasi regulasi melalui digitalisasi layanan dan penyederhanaan prosedur administrasi. Menurut Kementerian Ekonomi Nasional Kazakhstan, jumlah inspeksi terhadap pelaku usaha sepanjang 2025 turun 4,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Penurunan paling tajam terjadi pada pemeriksaan kepatuhan terhadap persyaratan kualifikasi yang merosot 69,5 persen, dari 1.173 pemeriksaan menjadi 358. Pemeriksaan di luar jadwal juga berkurang dari 47.154 menjadi 46.884, sedangkan jenis pemeriksaan lainnya turun dari 4.993 menjadi 3.449.
Perizinan Lebih Cepat dan Pelaporan Makin Digital
Pemerintah Kazakhstan juga mempercepat proses penerbitan sejumlah perizinan melalui Kementerian Situasi Darurat, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pertanian. Langkah tersebut memangkas waktu pengurusan izin antara 6 hingga 18 hari.
Selain itu, pemerintah terus mengurangi beban pelaporan bagi dunia usaha. Dari 192 instrumen informasi yang berlaku, sebanyak 79 instrumen atau 40,7 persen telah terdigitalisasi. Pemerintah juga mengusulkan pengurangan tambahan sebesar 15 persen, termasuk mengalihkan 10 formulir pelaporan ke sistem elektronik E-Minfin, sebagai bagian dari upaya menciptakan iklim usaha yang lebih efisien. ***
